Gagal Pimpin Disdikbud? Walikota Lubuklinggau Dituntut Evaluasi Firdaus Abky di Tengah Rentetan Kasus Asusila hingga Dugaan Proyek
Lubuklinggau, Sumatera Selatan – RADARDEMOKRASI.COM|
Gelombang protes terhadap kepemimpinan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Lubuklinggau, Firdaus Abky, memuncak pada hari ini, Senin,(6/10).
Sekelompok emak-emak yang didampingi oleh Forum Advokasi Kebijakan dan Transparansi Publik (FAKTA) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Walikota, menuntut agar Walikota segera mencopot Firdaus Abky dari jabatannya.
Massa aksi menyoroti berbagai masalah serius yang akhir-akhir ini mencoreng wajah pendidikan di Lubuklinggau, mulai dari kasus-kasus pelecehan, asusila, kekerasan, dan bullying di lingkungan sekolah, hingga dugaan minimnya inovasi dan fokus Disdikbud yang terlalu terpaku pada ‘proyek’ serta angka nominal.
FAKTA, dalam orasinya, menyatakan bahwa rentetan kejadian negatif tersebut merupakan indikasi nyata dari kegagalan kepemimpinan di lingkungan Disdikbud. Mereka menuding Walikota/Wakil Walikota telah tidak cakap dalam menunjuk Firdaus Abky dan menilai Kepala Dinas telah lalai menyusun program pembinaan dan pelayanan yang efektif.
”Pendidikan di Lubuklinggau sedang tidak baik-baik saja dan butuh perhatian serius. Kami mencetak generasi ‘yang tahu banyak, tetapi tidak tahu harus berbuat apa’,” teriak salah satu perwakilan FAKTA.
Para orator dari aktivis dan mahasiswa menegaskan, bahwa Disdikbud seharusnya bertanggung jawab menciptakan sekolah yang berkarakter dan hidup dengan nilai-nilai daerah, bukan fokus pada aspek administratif semata.
Aksi ini juga membawa tuntutan mendesak terkait transparansi penggunaan anggaran pendidikan yang nilainya mencapai ratusan miliar rupiah. FAKTP secara spesifik mempertanyakan rincian penggunaan dana, termasuk:
1. Program Pengelolaan Pendidikan sebesar Rp 90,22 Miliar.
2. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp 134,50 Miliar.
3. Belanja Modal sebesar Rp 18,31 Miliar.
Mereka meminta penjelasan terbuka mengenai program, perencanaan, pelaksanaan, realisasi, dan dokumentasi dari sejumlah alokasi anggaran tersebut, termasuk Dana BOS SD dan SMP.
Salah satu poin yang memicu kemarahan massa adalah terkait janji bantuan seragam sekolah dalam program “Linggau Juara”. Bantuan yang dijanjikan terealisasi antara April hingga Juli tahun ajaran baru tersebut hingga kini belum juga terwujud.
”Mana realisasi bantuan seragam yang dijanjikan Program Linggau Juara? Janji tinggal janji!” ujar seorang ibu dalam kerumunan. Keterlambatan ini menambah panjang daftar keluhan masyarakat terhadap kinerja Disdikbud.
Menyikapi berbagai temuan dan masalah yang ada, FAKTA menyampaikan lima tuntutan utama kepada Walikota dan Aparat Penegak Hukum:
1. Meminta klarifikasi mengenai Kinerja dan Prestasi Disdikbud selama dipimpin Firdaus Abky.
2. Meminta Penjelasan Terbuka Kepala Disdikbud terkait penggunaan detail anggaran miliaran rupiah.
3. Meminta Realisasi Janji Bantuan Seragam Program Linggau Juara.
4. Mendesak Firdaus Abky Mengundurkan Diri atau Walikota/Wakil Walikota Mengevaluasi Kinerja dan Mencopot Kepala Disdikbud.
5. Meminta Aparat Penegak Hukum (KPK, BPK, Kejaksaan, Kepolisian) untuk Bertindak Mengaudit Ulang seluruh program kerja fisik, aset, dan penggunaan anggaran Disdikbud Lubuklinggau.
Penulis : Binsar Siadari
