Rakor L-KPK Sumsel Putuskan Ganti Aksi Demo Jadi Aksi Sosial Dalam Peringatan Hari Anti Korupsi Bulan Desember Mendatang
Tugumulyo, Musi Rawas, Sumsel – RADARDEMOKRASI.COM |
Lembaga Komunitas Pemberantasan Korupsi (L-KPK) Sumatera Selatan (Sumsel) menggebrak dengan keputusan strategis melalui Rapat Koordinasi (Rakor) internal yang digelar di Pondok Palem Tugumulyo, Kabupaten Musi Rawas, pada Sabtu, (15/11/2025).
Rakor ini tidak saja membahas program kerja jangka pendek maupun jangka panjang, tetapi juga melakukan penyesuaian perubahan struktur kepengurusan dan pengangkatan anggota-anggota baru.
Dengan suasana rasa kekeluargaan, sejumlah anggota menyampaikan beberapa masukan dan saran konstruktif, yang selanjutnya menjadi kesimpulan dari hasil rapat.
Kepada Wartawan Ketua L-KPK Sumsel, Ali Muaf, didampingi oleh Sekretaris Suhaini dan jajaran pengurus lainnya, menyampaikan salah satu poin kesepakatan, bahwa dalam rangka peringatan Hari Anti Korupsi pada bulan Desember mendatang, pihaknya akan melakukan hal berbeda dari tahun-tahun sebelumnya.
”Kami sepakat untuk melakukan sesuatu yang berbeda dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi tahun ini, L-KPK Sumsel memutuskan untuk tidak menggelar aksi demonstrasi seperti kebiasaan tahun-tahun sebelumnya,” tegas Ali Muaf.
Ali Muaf menjelaskan, tahun ini L-KPK memilih jalur yang lebih humanis dan berdampak langsung pada masyarakat.
”Kami akan memilih kegiatan aksi sosial, yaitu dengan membagikan santunan untuk anak yatim piatu. Ini adalah bentuk komitmen kami untuk berjuang melawan korupsi sambil tetap mengedepankan kepedulian sosial,” tambahnya.
Dalam Rakor tersebut, Ali Muaf juga memberikan penekanan khusus pada peningkatan kualitas internal. Ia berpesan keras kepada seluruh anggota agar bekerja lebih profesional dan senantiasa menjalankan peran sebagai lembaga kontrol sosial yang kredibel dan profesional. Dan menyampaikan dukungan penuh L-KPK terhadap program pemerintah dalam memerangi korupsi.
Menjawab pertanyaan wartawan, Ali Muaf turut menyampaikan pandangannya mengenai isu sensitif terkait penegakan hukum yang kerap dituding “tumpul ke atas, tajam ke bawah”.
Menurutnya, kinerja Aparat Penegak Hukum (APH) khususnya di wilayah Kabupaten Musi Rawas secara umum telah berjalan dengan baik. Namun, ia memberikan catatan penting.
”Sebagai lembaga yang menyoroti kasus-kasus korupsi, harapan kami adalah agar aparat penegak hukum (APH) dapat bekerja lebih keras lagi. Ini penting untuk menjawab harapan dan tuntutan keadilan dari seluruh lapisan masyarakat,” pungkasnya, menandakan bahwa L-KPK akan terus menjadi mata dan telinga publik dalam mengawal kasus-kasus korupsi.
Penulis/Liputan : Binsar Siadari
