Gagal Jadi PPPK, Honorer Non-Database Musi Rawas Adukan Nasib ke DPRD
MUSI RAWAS , SUMSEL – RADARDEMOKRASI.COM
Puluhan pegawai honorer non-Aparatur Sipil Negara (non-ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas yang tidak masuk database dan gagal dalam seleksi CPNS mengadukan nasib mereka ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Musi Rawas, pada Senin (25/8/2025).
Kedatangan para honorer ini bertujuan mencari solusi konkret agar mereka tetap bisa diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu, mengingat pengabdian mereka yang sudah berjalan lebih dari 10 tahun.
Selasa, 26 Agustus 2025 | 13:27 WIB
Janji Advokasi ke Pusat
Merespons keluhan mendalam dari para tenaga honorer tersebut, Ketua DPRD Musi Rawas, Firdaus Cik Olah, menyatakan komitmennya untuk mengadvokasi nasib mereka hingga ke pemerintah pusat.
”Ya, nanti saya ajak perwakilan dari mereka untuk menemui KemenPAN-RB,” kata Firdaus saat menemui para honorer.
Firdaus menambahkan bahwa perwakilan dari Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, seperti Sekretaris Daerah (Sekda) atau Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKP-SDM), juga akan diajak serta dalam kunjungan tersebut.
Menurut Firdaus, puluhan honorer ini saat ini terbentur aturan dari pemerintah pusat, yang menyebabkan mereka tidak bisa diusulkan menjadi PPPK paruh waktu karena status non-database.
Jelaskan Kondisi Riil di Musi Rawas
Dalam pertemuan dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Firdaus berencana menjelaskan kondisi riil yang terjadi di Musi Rawas.
”Ada puluhan bahkan ratusan pegawai non-ASN non-database yang tidak memenuhi kriteria untuk diusulkan menjadi PPPK. Kami akan sampaikan kondisi ini secara langsung,” jelasnya.
Lebih lanjut, Firdaus juga menyampaikan bahwa jika tidak ada jalan keluar dari pemerintah pusat, pihaknya akan segera berdiskusi dengan Bupati Musi Rawas untuk mencari solusi alternatif. Hal ini dilakukan demi memastikan para honorer yang telah mengabdi lama tersebut tidak dirumahkan.
Perlu Sinergi dan Meyakinkan Pemerintah Pusat
Senada dengan Firdaus, anggota DPRD Musi Rawas dari Komisi I, Alamsyah, menilai perlu adanya sinergi yang kuat antara pimpinan DPRD dan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas untuk meyakinkan pemerintah pusat agar para honorer ini dapat diakomodasi.
Ia menekankan bahwa mendatangi pemerintah pusat secara langsung adalah langkah krusial untuk menyampaikan nasib para honorer ini.
”Kita percaya surat itu. Tapi bagaimana cara kita meyakinkan pusat, agar mereka ini bisa diakomodir,” kata Alamsyah.
”Jadi, saya rasa perlu untuk membahas ini ke pusat, agar pengabdian mereka tidak terabaikan,” tegasnya. (Red)
