DPRD dan Pemkab Musi Rawas Sepakati KUA-PPAS APBD 2026 dan Sahkan Perubahan APBD 2025

0
Screenshot_20251104-143720

MUSI RAWAS, SUMSEL – RADARDEMOKRASI.COM |

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Musi Rawas menggelar Rapat Paripurna penting dengan agenda ganda terkait kebijakan anggaran daerah pada Senin (8/9/2025). Rapat yang dihadiri langsung oleh Bupati Musi Rawas, Hj. Ratna Machmud, tersebut bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Musi Rawas.

​Agenda utama paripurna meliputi:

​Penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026.

​Mendengarkan Laporan Hasil Pembahasan Komisi-Komisi DPRD terhadap Nota Keuangan dan Raperda Perubahan APBD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025, yang dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan DPRD serta Mendengarkan Pendapat Akhir Bupati Musi Rawas.

​Rapat Paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD Musi Rawas, Firdaus Cik Olah, didampingi oleh Wakil Ketua II DPRD Musi Rawas, Apt. Yani Yandika.

​Bupati Musi Rawas, Hj. Ratna Machmud, hadir bersama Wakil Bupati H. Suprayitno. Kehadiran jajaran eksekutif dan legislatif yang lengkap ini menunjukkan komitmen serius dalam penetapan arah kebijakan anggaran daerah.

​Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS 2026 menjadi landasan awal penyusunan Rancangan APBD murni Tahun 2026. Dokumen ini memuat prioritas program pembangunan yang akan dijalankan Pemkab Musi Rawas pada tahun mendatang.

​Selain itu, dalam paripurna yang sama, DPRD juga mengambil keputusan penting terkait Raperda Perubahan APBD Tahun 2025. Pengesahan ini menandai penyesuaian program dan alokasi dana untuk sisa tahun anggaran berjalan.

​Paripurna ini turut dihadiri oleh jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), termasuk perwakilan dari Polres Musi Rawas, Kodim 0406, dan Kejaksaan Musi Rawas. Hadir pula Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas, Staf Ahli Bupati dan Asisten, serta seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

​Kehadiran seluruh pemangku kepentingan ini mempertegas kerja sama harmonis antara eksekutif dan legislatif demi optimalisasi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Musi Rawas. (Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *