Dompu, Radardemokrasi.com – Gong Kosong di Kuningan: Mengapa Laporan “Jual-Beli” Jabatan Dompu Layu Sebelum Berkembang. Riuh rendah demonstrasi di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belakangan ini, yang digerakkan oleh mahasiswa pascasarjana asal Dompu, Julkiflin, tampaknya hanya akan berakhir menjadi riak kecil di cangkir kopi. Di media sosial, lewat akun “Jul Brebet”, narasi perlawanan ditiupkan begitu kencang, menyerang Bupati Dompu, Bambang, beserta lingkar dalamnya. Namun, di ruang penegakan hukum yang berbasis pada bukti material, gemuruh itu tak lebih dari sekadar gong kosong: nyaring bunyinya, nihil isinya.
Kita harus jernih melihat duduk perkara ini. Korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam bentuk jual-beli proyek maupun jabatan adalah penyakit akut daerah yang wajib diamputasi. Namun, memeranginya tidak bisa bermodalkan amarah, apalagi sekadar kliping berita dan unggahan bombastis di Facebook. Lembaga antikorupsi sekelas KPK tidak bekerja berdasarkan tekanan opini publik atau sentimen primordial, melainkan pada kekuatan bukti otentik dan bukti permulaan yang cukup.
Analisis redaksi mengonfirmasi mengapa laporan ini berjalan di tempat dan diprediksi bakal kandas. Julkiflin dan koleganya terjebak pada syahwat politik panggung terbuka, tetapi abai pada substansi hukum. Mereka sibuk merajut narasi pedas di media online lokal dan nasional, namun gagal menyodorkan dokumen kunci, rekaman aliran dana, atau kesaksian pengikat yang bisa meyakinkan penyidik KPK bahwa ada tindak pidana yang nyata.
Kelemahan elementer ini membuat laporan tersebut layu sebelum berkembang. KPK bukannya abai, melainkan realistis; mereka tidak memiliki kewajiban merespons laporan yang miskin fakta hukum, sekeras apa pun demonstran berteriak di depan gerbangnya.
Kasus Dompu ini harus menjadi pelajaran keras bagi para aktivis daerah. Menyeret seorang kepala daerah ke ranah hukum membutuhkan napas panjang dan amunisi bukti yang solid, bukan sekadar letupan emosi atau agitasi digital. Jika pola intervensi opini ini terus dipertahankan tanpa adanya penguatan bukti material, maka gerakan yang awalnya tampak sebagai perjuangan moral ini hanya akan dicatat sebagai kegaduhan yang sia-sia—kandas di ujung meja birokrasi KPK.
Namun, ada satu hal yang tidak boleh luput dari perhatian. Dugaan jual-beli jabatan merupakan persoalan serius yang patut diuji melalui mekanisme hukum. Laporan yang belum menunjukkan perkembangan ke publik tidak otomatis membuktikan bahwa tuduhan itu benar, tetapi juga tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa laporan tersebut pasti kandas. Penilaian harus bertumpu pada informasi yang dapat diverifikasi, bukan pada keras atau lemahnya suara pihak yang melapor.
Di sinilah tantangan bagi Julkiflin dan pihak-pihak yang membawa persoalan ini ke KPK. Jika memiliki bukti, buka jalurnya melalui mekanisme yang sah, lengkapi keterangan, dan pastikan setiap tuduhan memiliki dasar yang dapat diperiksa. Kritik terhadap kekuasaan tetap penting, tetapi ketajamannya akan kehilangan bobot apabila tidak disertai ketelitian dalam menyampaikan fakta.
Sebaliknya, pemerintah daerah juga tidak seharusnya menganggap kritik sebagai gangguan semata. Bupati dan pihak yang disebut dalam laporan memiliki ruang untuk menjelaskan, membantah, atau memberikan klarifikasi berdasarkan fakta. Transparansi dan keterbukaan justru menjadi cara paling masuk akal untuk menjawab kecurigaan publik, bukan dengan membiarkan pertanyaan berkembang tanpa penjelasan.
Pada akhirnya, perkara ini bukan perlombaan siapa paling lantang berteriak atau siapa paling cepat menyimpulkan kemenangan. Ukurannya adalah apakah dugaan yang dilaporkan dapat dibuktikan dan apakah lembaga berwenang menindaklanjutinya sesuai prosedur. Sebelum ada informasi resmi yang memastikan arah penanganan laporan, vonis bahwa laporan itu kandas tetap merupakan prediksi, bukan kesimpulan hukum.
Gong boleh berbunyi nyaring di Kuningan. Namun, dalam perkara yang menyangkut integritas jabatan publik, suara saja tidak cukup. Bukti harus berbicara, proses harus terbuka sejauh dimungkinkan hukum, dan siapa pun yang dituduh tetap berhak atas praduga tak bersalah.
Komentar