Oleh: Muhammad Aulia
Narasi tentang kebangkrutan daerah tiba-tiba menyeruak ke permukaan. Ruang rapat terbatas Bupati Dompu yang seharusnya menjadi tempat mencari solusi bagi para guru PPPK Paruh Waktu, justru berubah menjadi panggung kekhawatiran fiskal. Pertanyaan besarnya: jika benar Dompu sedang menuju jurang kebangkrutan, adakah adil jika nasib guru yang dijadikan tumbalnya?
Ratusan guru hadir dengan harapan sederhana—kepastian status menjadi PPPK Penuh Waktu dan penghasilan yang manusiawi. Namun, jawaban yang mereka terima justru hantaman narasi ancaman fiskal, APBD yang jebol, hingga wacana pahit untuk “merumahkan guru”.
Data Fiskal vs Nasib Manusia
Ketua Komisi I DPRD Dompu dari Partai Demokrat, Sirajudin, melontarkan peringatan keras dalam forum tersebut. Ia menekankan bahwa belanja pegawai tidak boleh melampaui ambang batas 30 persen jika tidak ingin terkena denda dari pemerintah pusat.
“Kalau kita didenda, Dompu ini bisa kolaps dan bangkrut,” tegasnya. Ia bahkan meminta instansi terkait seperti Dikpora dan BPKAD untuk jujur membuka data kelebihan pegawai. Namun, suasana mendingin saat solusi yang ditawarkan adalah opsi ekstrem: “Kalau kelebihan guru, silakan dirumahkan.”
Bagi para guru, kata “dirumahkan” bukan sekadar istilah administratif. Itu adalah ancaman terhadap keberlangsungan hidup keluarga mereka yang selama ini bergantung pada pengabdian di ruang-ruang kelas.
Bukan Sekadar Angka, Tapi Stabilitas Sosial
Anggota DPRD Dompu dari Partai Hanura, Kurniawan, mencoba melihat dari sisi yang lebih luas. Meski ia sepakat pemerintah harus jujur melihat kemampuan fiskal, ia mengingatkan bahwa memutus hubungan kerja dengan ribuan guru bukanlah perkara teknis semata.
“Kalau mereka dirumahkan, siapa yang tanggung jawab instabilitas daerah?” tanyanya retoris. Kalimat ini menegaskan bahwa persoalan PPPK bukan lagi soal hitung-hitungan angka di atas kertas, melainkan bom waktu bagi gejolak sosial di Dompu.
Selama ini, guru PPPK Paruh Waktu adalah garda terdepan yang mengisi kekosongan tenaga pendidik, bahkan di pelosok desa yang sulit dijangkau. Mereka bekerja bertahun-tahun dengan gaji ala kadar demi mencerdaskan anak bangsa. Kini, saat mereka menagih janji negara, mereka justru diminta “memahami” kemiskinan daerah.
Krisis Empati di Meja Pimpinan
Kekecewaan para guru mencapai puncaknya saat Ketua DPRD Dompu dari Partai NasDem, Mutakun, mengeluarkan pernyataan yang seolah memosisikan para guru sebagai beban. Ia menyebut pengusulan status paruh waktu ke pusat dilakukan karena adanya tekanan.
“Kalau tidak dikejar-kejar, kami tidak akan usulkan paruh waktu karena daerah tidak punya anggaran,” ucapnya. Kalimat ini menyayat hati. Seolah-olah perjuangan para guru selama ini adalah beban yang dipaksakan kepada daerah, bukan kewajiban yang harus ditunaikan negara.
Kesimpulan: Jangan Korbankan Guru
Jika hari ini Dompu terancam bangkrut karena beban belanja pegawai, publik berhak bertanya: Salah siapa? Apakah salah guru yang mengabdi, atau salah tata kelola anggaran yang tidak mampu menentukan prioritas?
Meminta guru untuk realistis terhadap kondisi fiskal adalah satu hal. Namun, mengancam akan merumahkan mereka tanpa solusi konkret adalah bentuk pengabaian terhadap jasa mereka selama ini. Publik kini menunggu: apakah Pemkab dan DPRD Dompu akan melahirkan solusi kreatif untuk menyelamatkan fiskal tanpa harus mematikan harapan para pahlawan tanpa tanda jasa ini?
Komentar