SIM Error, Anggaran Seret, Mutasi Kepsek Mandek: Pendidikan Dompu Sedang Tidak Baik-Baik Saja
Oleh: Muhammad Aulia
Ada yang lebih berbahaya daripada jalan rusak dan gedung retak: pendidikan yang berjalan tanpa kepastian arah.
Di Kabupaten Dompu, ratusan sekolah dasar dan menengah kini ibarat kapal tanpa nakhoda definitif. Jabatan kepala sekolah masih didominasi oleh status Pelaksana Tugas (Plt).
Angkanya tidak sedikit; data yang beredar menyebutkan antara 51 hingga 158 jabatan belum terisi secara definitif. Ini bukan sekadar keterlambatan administrasi biasa.
Ini adalah alarm serius bagi dunia pendidikan kita.
Ironisnya, penyebab kebuntuan ini terdengar seperti ironi birokrasi di zaman digital: aplikasi SIM KSPSTK bermasalah dan anggaran asesmen tersendat.
Sebuah daerah yang kerap berbicara tentang kemajuan pendidikan, justru tersandung oleh kendala sistem aplikasi dan efisiensi anggaran.
Teknologi yang seharusnya mempercepat pelayanan, kini berubah menjadi tembok penghambat, sementara sekolah-sekolah dipaksa terus berjalan dengan kepemimpinan sementara.
Pertanyaannya sederhana: Sampai kapan pendidikan di Dompu dipimpin dengan status “sementara”?
Kepala sekolah bukan sekadar jabatan administratif. Mereka adalah nakhoda yang menentukan arah pendidikan di sekolah.
Mereka mengatur ritme kerja guru, kualitas layanan siswa, pengelolaan dana BOS, hingga wajah masa depan sekolah.
Ketika jabatan ini terlalu lama diisi oleh Plt, yang lahir adalah ketidakpastian, kehati-hatian yang berlebihan, dan stagnasi kebijakan.
Tidak sedikit Plt yang akhirnya bekerja tanpa keberanian mengambil keputusan besar karena menyadari posisi mereka hanyalah “titipan waktu”. Akibatnya, sekolah tetap berjalan, tetapi tanpa ada lompatan prestasi.
Pernyataan Sekretaris Dinas Dikpora Dompu, Iksan, yang membenarkan kendala pada SIM KSPSTK dan efisiensi anggaran memang patut diapresiasi sebagai bentuk keterbukaan informasi.
Namun, publik tentu berharap lebih dari sekadar penjelasan teknis. Yang ditunggu masyarakat adalah solusi nyata dan kepastian penyelesaian.
Bupati Dompu sebelumnya menargetkan pengisian jabatan definitif selesai pada Maret 2026. Kini publik menagih.
Apakah target itu hanya akan menjadi catatan rapat yang berdebu, atau benar-benar diwujudkan?
Pendidikan tidak boleh kalah oleh error aplikasi. Masa depan anak-anak Dompu tidak boleh tersandera oleh lambannya sistem birokrasi.
Sebab, jika sekolah terlalu lama dipimpin oleh Plt, yang sedang dipertaruhkan bukan hanya jabatan kepala sekolah, melainkan masa depan generasi Dompu itu sendiri.
Komentar