Mataram, Radardemokrasi.com – Delapan fraksi DPRD NTB menyetujui Nota Keuangan dan Raperda tentang Perubahan APBD Provinsi NTB Tahun Anggaran 2026 untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya.
Kesepakatan itu disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD NTB dengan agenda Pandangan Umum Fraksi-fraksi di Ruang Rapat Tambora, Kantor Gubernur NTB, Selasa (15/9).
Sekretaris Daerah Provinsi NTB Abul Chair hadir mewakili Gubernur NTB. Rapat dipimpin Pimpinan DPRD NTB Lalu Wirajaya dan dihadiri jajaran anggota DPRD, Forkopimda NTB serta insan media.
Delapan fraksi menyampaikan pandangannya secara bergiliran.
Mereka ialah Fraksi Golkar, Gerindra, PKS, PPP, Demokrat, PKB, Persatuan Perjuangan Restorasi (PPR), dan Amanat Bintang Nurani Rakyat (ABNR).
Fraksi Golkar meminta pemerintah memasang target pendapatan secara realistis dan berbasis data.
Belanja juga diminta tepat sasaran, sementara penggunaan SiLPA dan pembiayaan harus dilakukan hati-hati.
Gerindra menyoroti transparansi, akuntabilitas, disiplin fiskal, serta ketepatan waktu pelaksanaan APBD.
Setiap perubahan anggaran harus memiliki dasar yang jelas, indikator terukur, dan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
PKS melihat perubahan APBD sebagai ruang koreksi kebijakan fiskal. Realitas pendapatan, kualitas belanja, dan kesehatan pembiayaan diminta menjadi perhatian utama.
PPR mendorong perbaikan tata kelola, disiplin anggaran, optimalisasi aset dan BUMD, serta pembangunan infrastruktur yang menunjang pelayanan publik.
Sementara ABNR meminta perubahan anggaran benar-benar mengikuti kebutuhan masyarakat.
Pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja menjadi sejumlah sektor yang disorot.
Di balik kata “setuju”, rupanya ada daftar pekerjaan rumah. Anggaran bukan sekadar angka yang pindah dari satu kolom ke kolom lain. Ia harus menjelma menjadi jalan yang lebih baik, layanan publik yang lebih cepat, dan dapur rakyat yang tidak makin tipis asapnya.
Menutup rapat, Lalu Wirajaya mengatakan seluruh catatan fraksi akan ditanggapi pemerintah daerah.
Jawaban Gubernur atas pandangan umum fraksi dijadwalkan disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-3, Rabu (16/9) pukul 14.00 WITA.
Setelah persetujuan politik diberikan, pekerjaan sebenarnya justru dimulai. Pemerintah dituntut membuktikan setiap rupiah perubahan anggaran benar-benar kembali kepada kepentingan rakyat NTB.
Komentar