Mataram, Radardemokrasi.com – Wagub NTB mendorong pemerintah kabupaten dan kota mempercepat langkah penanggulangan kemiskinan. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Hj. Indah Dhamayanti Putri, menyampaikan desakan tersebut saat membuka Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi NTB Tahun 2026 di Mataram, Kamis (5/11/2026).
Data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2026 menunjukkan persentase penduduk miskin di NTB berada pada angka 11,17 persen. Jumlah tersebut turun sekitar 8,68 ribu jiwa dibandingkan periode sebelumnya.
Penurunan itu menjadi kabar baik bagi pemerintah daerah. Namun, Indah mengingatkan capaian tersebut tidak boleh membuat seluruh pihak berpuas diri. Persoalan kemiskinan masih membutuhkan kerja serius, terutama dalam memastikan program pemerintah benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.
Dalam rapat koordinasi tersebut, Wagub meminta seluruh pemerintah kabupaten dan kota memperkuat kolaborasi serta melahirkan terobosan baru. Penanggulangan kemiskinan, menurutnya, tidak cukup hanya mengandalkan program rutin tanpa evaluasi terhadap hasil pelaksanaannya.
Salah satu perhatian utama adalah penggunaan data yang akurat. Pemerintah diminta memastikan bantuan dan berbagai bentuk intervensi diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Ketepatan data menjadi penting agar anggaran tidak salah sasaran.
Indah juga menyoroti percepatan Program Desa Berdaya. Ia mengingatkan para wakil bupati dan wakil wali kota untuk mengevaluasi sekitar 100 desa dari total 257 desa sasaran yang belum melakukan pencairan dana.
Waktu menjadi persoalan tersendiri. Tahun anggaran 2026 hanya menyisakan waktu efektif kurang dari dua bulan. Karena itu, pemerintah daerah diminta segera mengambil langkah agar pelaksanaan program tidak kembali tertunda.
Selain pemerintah daerah, Wagub mengapresiasi keterlibatan berbagai pihak, termasuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Lembaga tersebut dinilai ikut membantu pemberdayaan ekonomi mustahik dan penyediaan rumah layak huni melalui optimalisasi dana umat.
Kolaborasi lintas sektor diharapkan mampu memperluas jangkauan program pengentasan kemiskinan. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri ketika persoalan yang dihadapi masyarakat menyangkut ekonomi, tempat tinggal, dan akses terhadap kesejahteraan.
Namun, ukuran keberhasilan program bukan sekadar penurunan angka statistik atau pencairan anggaran. Masyarakat harus merasakan perubahan nyata, memiliki penghasilan lebih baik, mandiri, produktif, dan hidup lebih sejahtera.
Komentar