Mataram, Radardemokrasi.com – Disnakertrans Bima ikut mengambil bagian dalam upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja di Nusa Tenggara Barat. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bima, H. Muhamad Syaeful Bahri, ST., M.Si., menghadiri kegiatan Training of Trainers (ToT) Instruktur LPK Materi Muatan Kelokalan sekaligus Sosialisasi Program Polisi Peduli Pengangguran (POLIRAN) Polda NTB.
Kegiatan yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tersebut berlangsung pada 4–6 November 2026, di Aula Disnakertrans Provinsi NTB, Mataram.
Pelatihan ini menjadi salah satu langkah untuk memperkuat kemampuan instruktur Lembaga Pelatihan Kerja (LPK). Mereka tidak hanya dituntut memiliki kemampuan teknis dalam memberikan pelatihan, tetapi juga perlu memahami materi muatan kelokalan yang menjadi bagian penting dalam menyiapkan tenaga kerja.
Penguatan materi tersebut diharapkan mampu melahirkan instruktur yang lebih siap menghadapi kebutuhan dunia kerja. Sebab, kompetensi tenaga kerja tidak cukup hanya dibangun melalui keterampilan teknis. Pemahaman terhadap karakter, potensi, dan kebutuhan daerah juga menjadi bagian yang tidak boleh diabaikan.
Selain pelatihan instruktur, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan sosialisasi Program Polisi Peduli Pengangguran atau POLIRAN Polda NTB. Program tersebut menjadi bagian dari upaya membangun sinergi lintas lembaga dalam menghadapi persoalan pengangguran di daerah.
Keterlibatan berbagai pihak dinilai penting agar penanganan pengangguran tidak hanya bertumpu pada satu instansi. Diperlukan kerja sama antara pemerintah, lembaga pelatihan, dan unsur terkait untuk membuka peluang peningkatan keterampilan serta memperluas kesiapan masyarakat memasuki dunia kerja.
Kehadiran Kepala Disnakertrans Kabupaten Bima dalam kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari dukungan pemerintah daerah terhadap penguatan kualitas sumber daya manusia.
Melalui kegiatan ini, instruktur LPK di NTB diharapkan semakin berdaya dan mampu mencetak tenaga kerja terampil, berkarakter lokal, serta memiliki daya saing.
Tantangannya tentu bukan berhenti pada kegiatan pelatihan dan sosialisasi. Hasilnya perlu diterjemahkan menjadi program nyata yang dapat dirasakan masyarakat, terutama mereka yang masih membutuhkan keterampilan dan kesempatan kerja.
Dengan demikian, penguatan instruktur LPK dan sinergi POLIRAN diharapkan tidak sekadar menjadi agenda pertemuan, tetapi ikut mendorong langkah konkret dalam mengurangi pengangguran di Nusa Tenggara Barat.
Komentar