Mataram, Radardemokrasi.com – Kampung Nelayan Dibidik, Siapa Untung? Pemerintah pusat menempatkan kawasan pesisir sebagai salah satu sasaran program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Sebanyak 100 lokasi Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) ditargetkan beroperasi pada 2026, enam di antaranya berada di Nusa Tenggara Barat.
Pesan tersebut disampaikan Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Ridwan Mulyana, saat membacakan sambutan Menteri Kelautan dan Perikanan dalam kegiatan Bulan Bakti Kelautan dan Perikanan, Rabu (4/11/2026).
Ridwan menegaskan, peningkatan kesejahteraan nelayan merupakan tanggung jawab bersama. Indonesia memiliki potensi kelautan yang melimpah, termasuk berbagai spesies laut yang belum teridentifikasi. Namun, kekayaan tersebut membutuhkan pengelolaan yang bijak agar tidak habis dieksploitasi.
KKP menyiapkan enam program kerja prioritas nasional. Di antaranya modernisasi kapal ikan, penataan kawasan Kampung Nelayan Merah Putih, pengembangan tambak udang terintegrasi, budi daya ikan darat tematik, revitalisasi tambak Pantura, serta pengembangan kawasan industri garam nasional.
Program tersebut diarahkan untuk mendukung kedaulatan pangan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, sekaligus menggerakkan ekonomi biru secara berkelanjutan.
Khusus KNMP, pemerintah mengklaim pembangunan kawasan tidak sekadar mengejar penyediaan fasilitas fisik. Program ini dirancang menjadi penggerak aktivitas ekonomi masyarakat pesisir dan menjaga keberlanjutan usaha nelayan.
“Khusus untuk program KNMP, pembangunan fasilitas tidak hanya berfokus pada fisik semata, melainkan dirancang sebagai penggerak roda perekonomian pesisir serta menjamin keberlanjutan usaha masyarakat,” ujar Ridwan.
Enam lokasi KNMP di NTB menjadi bagian dari target nasional tersebut, termasuk kawasan Ekas Buana. Kehadirannya diharapkan membuka ruang peningkatan pendapatan nelayan dan memperkuat kegiatan ekonomi di sekitar kawasan.
Namun, pelaksanaan program masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu persoalan yang dicatat KKP adalah ketersediaan lahan. Kendala ini menunjukkan bahwa pembangunan kawasan nelayan membutuhkan persiapan yang tidak sederhana.
KKP menyatakan akan memperkuat perencanaan mulai tahap awal pada 2027. Setiap lokasi diharapkan disiapkan berdasarkan kebutuhan riil nelayan setempat.
Sebab, ukuran keberhasilan program bukan semata berdirinya bangunan dan fasilitas. Yang lebih penting, apakah nelayan memperoleh manfaat ekonomi, akses usaha, dan peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan.
Komentar