Mataram, Radardrmokrasi.com – UMKM Perikanan NTB Naik Kelas menjadi salah satu sasaran pembinaan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pemerintah mulai memperkuat komunikasi dengan pelaku usaha untuk membenahi kualitas produk, memperluas akses pasar, hingga mendorong usaha lokal bersaing di tingkat nasional dan global.
Upaya tersebut dibahas dalam kegiatan Coffee Morning bersama pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan di Balai Laboratorium Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan dan Kelautan (BLPPMHPK) Mataram, Rabu (4/11/2026).
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB hadir bersama Sekretaris Dinas serta perwakilan bidang teknis. Pertemuan itu menjadi ruang komunikasi antara pemerintah dan pelaku usaha untuk menyampaikan aspirasi, berbagi informasi, sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam menjalankan usaha.
Pemerintah menginginkan pelayanan publik tidak berhenti pada urusan administrasi. Kedekatan dengan pelaku usaha dinilai penting agar kebijakan pembinaan lebih sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Dalam sambutannya, Kepala Dislutkan NTB menegaskan bahwa pembinaan diarahkan untuk meningkatkan kelas UMKM sekaligus memperkuat daya saing produk kelautan dan perikanan.
Salah satu perhatian utama adalah pemenuhan pengujian mutu dan kualitas produk. Terutama bagi pelaku usaha yang ingin memperluas pemasaran ke luar daerah maupun menembus pasar global.
Persyaratan mutu menjadi bagian penting dalam persaingan perdagangan. Produk yang memiliki kualitas teruji akan memiliki peluang lebih besar untuk diterima pasar yang menuntut standar tertentu.
Namun, peningkatan daya saing tidak cukup hanya melalui pertemuan dan sosialisasi. Pelaku usaha juga membutuhkan pendampingan teknis, kemudahan pelayanan, serta akses informasi mengenai persyaratan pemasaran.
Karena itu, kegiatan tersebut diharapkan menjadi awal komunikasi yang lebih intensif antara pemerintah dan dunia usaha. Aspirasi yang disampaikan pelaku usaha perlu ditindaklanjuti melalui program pembinaan yang terukur.
Pemerintah Provinsi NTB menyatakan komitmennya untuk terus meningkatkan pelayanan dan pendampingan. Target akhirnya bukan sekadar bertambahnya jumlah pelaku usaha, melainkan lahirnya produk perikanan lokal yang berkualitas, memiliki daya saing, dan mampu memperluas pasar.
Di sisi lain, potensi kelautan dan perikanan NTB membutuhkan dukungan kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada produksi. Pemerintah perlu memastikan pelaku usaha memperoleh akses pengujian mutu, pendampingan berkelanjutan, serta kepastian pelayanan. Tanpa dukungan tersebut, peluang pasar nasional dan global berisiko hanya menjadi target tanpa kesiapan nyata di tingkat pelaku usaha.
Komentar