Lombok Barat, Radardemokrasi.com – Gubernur Tagih Sistem Birokrasi menjadi pesan utama Lalu Muhamad Iqbal kepada Sekretaris Daerah Lombok Barat yang baru dilantik, Fauzan Husniadi. Ia meminta fondasi pemerintahan dibangun melalui sistem kerja yang kokoh, bukan bergantung pada figur yang sedang memegang kekuasaan.
Pesan itu disampaikan Gubernur NTB saat menghadiri pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Sekda definitif Lombok Barat di Aula Kantor Bupati Lombok Barat, Giri Menang, Rabu (4/11/2026). Pelantikan dipimpin Wakil Bupati Nurul Adha untuk menggantikan posisi yang sebelumnya diisi Penjabat Sekda, H. Saeful Ahkam.
Iqbal mengingatkan, birokrasi memiliki tanggung jawab menjaga kesinambungan pemerintahan. Pergantian kepala daerah setiap lima tahun tidak boleh membuat pelayanan publik ikut berubah arah atau kehilangan stabilitas.
“Pesan terpenting saya buat Pak Sekda adalah bangun sistem. Jangan tergantung kepada orang,” tegas Iqbal.
Menurutnya, Sekda memiliki posisi sentral sebagai pengendali birokrasi sekaligus mitra strategis kepala daerah. Karena itu, aparatur sipil negara harus bekerja profesional, netral, dan menjalankan tugas sesuai ketentuan serta mandat kepemimpinan yang sah.
Sistem pemerintahan juga harus ditopang transparansi dan akuntabilitas. Dengan begitu, kebijakan publik tidak bergantung pada selera individu, melainkan berjalan melalui mekanisme kelembagaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Di sisi lain, Wakil Bupati Lombok Barat Nurul Adha meminta Fauzan segera melakukan konsolidasi internal. Ia mengingatkan agar sekat kelompok dan ego sektoral antarorganisasi perangkat daerah tidak menghambat pekerjaan pemerintahan.
Sejumlah persoalan menanti penyelesaian, mulai dari kemiskinan, stunting, anak tidak sekolah, pertumbuhan ekonomi, persoalan sampah, hingga tata kelola keuangan daerah.
Fauzan menyatakan konsolidasi birokrasi menjadi prioritas awal. Ia juga menyiapkan pengawalan penyusunan APBD 2027 agar seluruh perangkat daerah bergerak dalam satu komando.
“APBD itu uang yang harus dibelanjakan, bukan uang yang harus disimpan. Di sana ada hak rakyat yang harus kita penuhi,” ujarnya.
Pernyataan itu menempatkan penyerapan anggaran sebagai salah satu pekerjaan penting pemerintahan baru. Namun, realisasinya tetap harus mengikuti aturan dan memastikan belanja daerah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Kini, tantangan Fauzan bukan sekadar mengisi kursi Sekda definitif. Ia dituntut menerjemahkan pesan gubernur menjadi sistem kerja yang konsisten, terukur, dan berkelanjutan.
Komentar