Mataram, Radardemokrasi.com – Mataram Siaga, Bencana Diantisipasi menjadi pesan penting Pemerintah Kota Mataram menjelang musim penghujan. Pemerintah daerah memperkuat kesiapsiagaan melalui pembentukan Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) yang melibatkan berbagai unsur lintas sektor.
Langkah tersebut diharapkan mampu mempercepat penanganan bencana sekaligus mengakhiri persoalan klasik koordinasi antarlembaga ketika keadaan darurat terjadi.
Tim yang dikukuhkan itu melibatkan pemerintah daerah, TNI, Polri, Basarnas, BMKG, PLN, PDAM Giri Menang, hingga unsur relawan. Seluruh pihak diharapkan memiliki pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas ketika turun ke lapangan.
Wali Kota Mataram, H. Mohan Roliskana, menegaskan pentingnya keberadaan instrumen resmi yang memiliki dasar hukum dan dapat bekerja secara kolaboratif.
“Yang paling penting ada satu instrumen atau lembaga yang secara khusus memiliki tim yang kita SK-kan, yang menjadi kekuatan hukum, yang memang bisa bekerja secara kolaboratif di lapangan,” ungkapnya saat memberikan arahan dalam kegiatan Pengukuhan TRC PB Kota Mataram di Ruang Kenari, Rabu (4/11/2026).
Menurut Mohan, kejelasan struktur dan kewenangan diperlukan agar penanganan bencana tidak terhambat persoalan komunikasi maupun saling menyalahkan antarpihak.
Sebab, dalam situasi darurat, keterlambatan koordinasi dapat berdampak langsung terhadap keselamatan masyarakat. Karena itu, setiap unsur harus memahami perannya, mulai dari pelayanan kesehatan, penyediaan logistik, sarana dan prasarana, hingga pemulihan warga setelah bencana.
Mohan juga mengingatkan bahwa penanggulangan bencana tidak boleh hanya bergerak ketika musibah sudah terjadi. Antisipasi dan kesiapan sejak dini justru menjadi bagian penting yang harus diperkuat.
Kota Mataram memiliki kerentanan terhadap bencana hidrometeorologi, terutama banjir. Kondisi geografis wilayah dan keberadaan empat sungai besar yang membelah kota menjadi faktor yang perlu mendapat perhatian serius.
Pembentukan TRC PB diharapkan tidak berhenti pada pengukuhan dan penerbitan surat keputusan. Efektivitasnya akan terlihat dari kemampuan seluruh unsur membangun komunikasi, bergerak cepat, dan memberikan perlindungan nyata kepada masyarakat.
Pada akhirnya, kesiapsiagaan bukan diukur dari banyaknya lembaga yang terlibat, melainkan seberapa cepat mereka hadir ketika warga membutuhkan pertolongan.
Komentar