Sumbawa, Radardemokrasi.com – Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, mendorong percepatan operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Dari 76 koperasi yang memulai pembangunan, baru 12 yang rampung 100 persen, sementara lima lainnya disiapkan untuk menjalani verifikasi dan validasi.
Dorongan itu disampaikan Ansori saat membuka Rapat Koordinasi Percepatan Operasionalisasi KDKMP di Aula H. Madilaoe ADT, Kantor Bupati Sumbawa, Rabu (21/10/2026).
Sekitar 100 peserta dari unsur perangkat daerah, pemerintah kecamatan dan desa, manajer, pengurus, pengawas, serta tim teknis mengikuti kegiatan tersebut.
Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa, E.S. Adi Nusantara, melaporkan bahwa 12 KDKMP telah menyelesaikan pembangunan fisik. Adapun lima koperasi lainnya akan menjalani verifikasi dan validasi sebagai tahapan menuju operasionalisasi.
Lima koperasi tersebut berada di Desa Usar Mapin, Kecamatan Alas Barat; Desa Marente dan Desa Dalam, Kecamatan Alas; Desa Pukat, Kecamatan Utan; serta Desa Tarusa, Kecamatan Buer.
Para manajer KDKMP telah ditempatkan di Kabupaten Sumbawa sejak 1 Oktober 2026 untuk mempersiapkan kegiatan operasional. Tahapan verifikasi dan validasi diperlukan guna memastikan kesiapan koperasi sebelum menjalankan usaha.
Namun, rampungnya bangunan belum otomatis menjamin koperasi mampu menggerakkan ekonomi masyarakat. Kesiapan pengelolaan, pemilihan jenis usaha, hingga kemampuan membaca kebutuhan pasar menjadi pekerjaan yang harus diselesaikan sebelum koperasi benar-benar beroperasi.
Ansori menegaskan, keberhasilan KDKMP tidak cukup diukur dari jumlah bangunan yang selesai. Koperasi diharapkan mampu memperluas akses pasar bagi petani dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat desa.
“Koperasi yang baik bukan hanya koperasi yang ramai saat diresmikan, tetapi koperasi yang tetap hidup ketika acara seremonial sudah selesai,” tegas Ansori.
Pernyataan itu menjadi pengingat bahwa pembangunan fisik harus diikuti pengelolaan yang profesional dan berkelanjutan. Tanpa kegiatan usaha yang jelas serta tata kelola yang transparan, bangunan koperasi berisiko hanya menjadi fasilitas tanpa manfaat ekonomi yang optimal.
Ansori meminta perangkat daerah dan seluruh pihak terkait memperkuat koordinasi, memperjelas pembagian tanggung jawab, serta segera menyelesaikan kendala yang muncul dalam proses verifikasi dan validasi.
Pemerintah Kabupaten Sumbawa berharap percepatan operasionalisasi KDKMP dapat memperkuat ekonomi desa dan mendukung terwujudnya Sumbawa Unggul, Maju dan Sejahtera. Tantangan berikutnya ialah memastikan koperasi yang telah siap tidak berhenti pada seremoni, melainkan mampu memberikan manfaat nyata bagi anggotanya dan masyarakat.
Komentar