Dompu, Radardemokrasi.com – Tiga Polisi Dipecat dalam perkara yang mencoreng wajah institusi kepolisian di Kabupaten Dompu. Keputusan Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap mantan Kapolsek Dompu, Ipda Sarbani, bersama dua personel lainnya pada 9 November 2026 patut diapresiasi. Namun, publik tidak boleh buru-buru menganggap persoalan ini telah selesai hanya karena tiga seragam polisi harus ditanggalkan.
Ada perkara yang jauh lebih besar daripada sekadar pemecatan. Ada seorang perempuan yang mengalami kehamilan ketika berada dalam status tahanan di lingkungan kepolisian. Ada dugaan penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat yang seharusnya bertanggung jawab menjaga keamanan dan melindungi hak setiap orang. Dan ada pertanyaan serius mengenai bagaimana peristiwa semacam itu bisa terjadi di dalam kantor kepolisian.
Ini bukan persoalan pelanggaran disiplin biasa. Ini menyangkut kehormatan institusi, perlindungan terhadap perempuan, penyalahgunaan kewenangan, serta tanggung jawab negara dalam memastikan setiap orang memperoleh perlakuan manusiawi ketika berada di bawah penguasaan aparat penegak hukum.
Ruang Unit Reskrim yang seharusnya menjadi tempat pemeriksaan dan penegakan hukum justru disebut dalam fakta persidangan etik sebagai lokasi terjadinya hubungan seksual antara mantan Kapolsek Dompu dan tahanan perempuan berinisial DR.
Fakta ini seharusnya membuat seluruh jajaran kepolisian berhenti sejenak untuk bercermin. Sebab, jika ruang kerja aparat yang memiliki kewenangan memeriksa dan mengawasi tahanan dapat menjadi tempat terjadinya pelanggaran berat, lantas bagaimana masyarakat bisa meyakini bahwa keselamatan orang-orang yang berada dalam tahanan benar-benar terjamin?
Pemecatan Bukan Akhir Pertanggungjawaban
Putusan sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) pada Senin, 9 November 2026, menjadi langkah penting. Polda NTB menjatuhkan sanksi PTDH terhadap tiga personel, yakni Ipda Sarbani, Aiptu Taufikurahman, dan Brigadir I Nyoman Adi Wijaya.
Dalam hasil persidangan etik yang disampaikan Polda NTB, Ipda Sarbani dinyatakan melakukan pelanggaran berat, termasuk hubungan seksual di luar perkawinan yang sah dengan DR di ruang Unit Reskrim Polsek Dompu. Persidangan juga mengungkap adanya konsumsi minuman beralkohol di lingkungan kantor kepolisian serta rencana pengguguran kandungan.
Sementara itu, Aiptu Taufikurahman dinyatakan terbukti terlibat dalam persekongkolan pelanggaran etik dan membiarkan atau tidak mencegah terjadinya hubungan seksual tersebut. Brigadir I Nyoman Adi Wijaya juga dinyatakan melakukan hubungan seksual di luar perkawinan yang sah dengan DR.
Ketiga personel tersebut akhirnya menerima konsekuensi paling berat dalam mekanisme etik kepolisian, yakni pemberhentian tidak dengan hormat.
Tetapi, di sinilah persoalan berikutnya muncul.
Apakah cukup dengan memecat tiga anggota, kemudian persoalan dianggap selesai? Apakah institusi sudah benar-benar menjawab hak korban? Apakah seluruh peristiwa telah dibuka secara terang kepada masyarakat? Dan apakah pertanggungjawaban pidana akan berjalan dengan keseriusan yang sama seperti penegakan kode etik?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan bentuk ketidakpercayaan tanpa alasan. Justru merupakan bagian dari kontrol publik terhadap lembaga yang memperoleh kewenangan besar dari negara.
Pemecatan memang dapat mengakhiri hubungan kedinasan seseorang dengan Polri. Namun, pemecatan tidak otomatis menghapus kemungkinan pertanggungjawaban pidana apabila unsur-unsur tindak pidana terbukti melalui proses hukum.
Dengan demikian, masyarakat membutuhkan lebih dari sekadar pengumuman bahwa tiga personel telah dipecat. Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa perkara ini benar-benar dituntaskan berdasarkan hukum.
Ketika Kekuasaan Berhadapan dengan Kerentanan Perempuan
Ada satu hal yang tidak boleh diabaikan dalam perkara ini: posisi korban sebagai seorang tahanan.
DR diketahui merupakan tahanan perempuan dalam perkara penyalahgunaan narkotika jenis ekstasi atau inex. Ia merupakan tahanan titipan Kejaksaan Negeri Dompu dan perkaranya telah memasuki tahap persidangan.
Status hukum seseorang sebagai tersangka, terdakwa, atau tahanan tidak pernah menghilangkan hak dasarnya sebagai manusia. Ia tetap berhak mendapatkan perlindungan, keamanan, penghormatan terhadap martabat, dan perlakuan yang tidak diskriminatif.
Di sinilah letak persoalan seriusnya.
Ketika seseorang berada dalam tahanan, kebebasan bergeraknya dibatasi dan kehidupannya sehari-hari berada dalam pengawasan aparat. Relasi kekuasaan antara petugas dan tahanan tidak berada dalam posisi yang setara.
Karena itu, setiap dugaan hubungan seksual yang melibatkan petugas dan orang yang berada dalam penguasaannya harus diperiksa secara serius. Tidak cukup hanya melihatnya sebagai persoalan hubungan pribadi.
Dalih suka sama suka pun tidak boleh dijadikan jalan pintas untuk menutup pemeriksaan. Penyidik harus menguji seluruh keadaan, termasuk relasi kuasa, kemungkinan adanya tekanan, penyalahgunaan jabatan, serta kondisi korban ketika peristiwa berlangsung.
Hukum harus melihat persoalan ini secara utuh, bukan sekadar dari pengakuan atau pernyataan sepihak.
Lebih jauh, negara memiliki kewajiban memastikan perempuan yang berada dalam tahanan tidak menjadi korban kekerasan, eksploitasi, maupun penyalahgunaan kewenangan oleh petugas yang seharusnya melindunginya.
Jika kewenangan yang diberikan negara justru digunakan untuk kepentingan pribadi, maka persoalannya bukan hanya menyangkut perilaku individu. Ada tanggung jawab kelembagaan yang patut diperiksa.
Polda NTB Mengambil Alih, Jangan Ada Ruang Gelap
Perkembangan berikutnya menjadi perhatian penting. Penanganan perkara yang sebelumnya berada di Polres Dompu kemudian diambil alih oleh Polda NTB melalui Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA-PPO).
Langkah tersebut patut diapresiasi karena perkara ini membutuhkan penanganan yang profesional, independen, dan sensitif terhadap perlindungan korban.
Kepala Bidang Humas Polda NTB Kombes Pol Mohammad Kholid menyampaikan bahwa penanganan perkara mengarah pada dugaan tindak pidana kekerasan seksual. Polda NTB juga melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi.
Pengambilalihan perkara tersebut menjadi momentum untuk membuktikan bahwa penegakan hukum tidak mengenal perlindungan berdasarkan pangkat, jabatan, maupun kedekatan institusional.
Jangan sampai masyarakat hanya menyaksikan ketegasan ketika sidang etik berlangsung, tetapi kemudian kehilangan kepastian ketika perkara memasuki proses penyidikan pidana.
Penyidik harus membuka perkembangan perkara secara proporsional kepada publik, tanpa mengorbankan privasi dan keselamatan korban. Pemeriksaan saksi, pengumpulan alat bukti, hasil pemeriksaan medis, serta fakta lain yang relevan harus dilakukan sesuai ketentuan hukum.
Apabila ditemukan unsur tindak pidana, proses hukum harus dilanjutkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Tidak boleh ada upaya menutup perkara hanya karena para terduga pelaku sudah kehilangan status sebagai anggota Polri.
Justru setelah PTDH dijatuhkan, publik ingin melihat apakah hukum benar-benar bekerja tanpa kompromi.
Pengawasan Polsek Dompu Harus Dibongkar dan Dievaluasi
Peristiwa ini juga menyisakan persoalan yang tidak kalah penting: bagaimana pengawasan internal di lingkungan Polsek Dompu berjalan selama ini?
Bagaimana aktivitas di ruang Unit Reskrim dapat berlangsung hingga terjadi peristiwa yang berujung pada kehamilan seorang tahanan perempuan?
Siapa yang bertanggung jawab terhadap pengawasan tahanan? Bagaimana prosedur pemeriksaan dan interaksi antara petugas dengan tahanan perempuan diterapkan? Apakah mekanisme pengawasan melekat benar-benar berjalan atau hanya menjadi formalitas administrasi?
Pertanyaan tersebut layak dijawab oleh institusi kepolisian.
Sebab, sebuah institusi tidak cukup hanya menghukum anggota yang terbukti melakukan pelanggaran. Institusi juga harus berani memeriksa kelemahan sistem yang memungkinkan pelanggaran tersebut terjadi.
Evaluasi harus menyentuh tata kelola ruang tahanan, pencatatan aktivitas petugas, akses terhadap ruang pemeriksaan, pengawasan kamera pengawas sesuai ketentuan, serta prosedur interaksi antara petugas laki-laki dan tahanan perempuan.
Kehadiran polisi wanita (Polwan) dalam pemeriksaan dan pengawasan tahanan perempuan juga harus diperkuat sesuai prosedur dan kebutuhan perlindungan korban.
Pengawasan tidak boleh berhenti pada laporan atasan kepada bawahan. Harus ada mekanisme kontrol yang dapat diperiksa, dievaluasi, dan dipertanggungjawabkan.
Jika tidak, pemecatan tiga personel hanya akan menjadi peristiwa sesaat yang ramai diberitakan, sementara persoalan mendasar dalam sistem pengawasan tidak pernah benar-benar dibenahi.
Jangan Biarkan Korban Menanggung Beban Sendirian
Dalam perkara seperti ini, perhatian publik sering kali lebih besar tertuju kepada siapa yang dipecat, siapa yang diperiksa, dan pasal apa yang akan digunakan.
Padahal, ada satu kepentingan yang harus ditempatkan di depan: pemulihan dan perlindungan korban.
DR bukan sekadar nama dalam pemberitaan. Ia adalah seseorang yang hak-haknya wajib dilindungi, termasuk hak atas kerahasiaan identitas, pendampingan hukum, perlindungan psikologis, layanan kesehatan, serta perlakuan yang tidak merendahkan martabatnya.
Jangan sampai korban justru menghadapi tekanan sosial, stigma, atau perlakuan diskriminatif akibat perkara yang menyeret aparat kepolisian.
Keluarga korban yang telah menempuh jalur hukum juga berhak memperoleh kepastian mengenai perkembangan laporan yang disampaikan.
Polda NTB harus memastikan proses pemeriksaan tidak menambah beban psikologis korban. Identitas lengkap, riwayat pribadi, dan informasi sensitif lainnya tidak boleh diumbar untuk kepentingan konsumsi publik.
Keadilan bukan hanya tentang menghukum orang yang bersalah. Keadilan juga tentang memastikan korban mendapatkan perlindungan dan hak-haknya dipulihkan.
Reformasi Polri Jangan Berhenti Pada Slogan
Kasus Dompu seharusnya menjadi alarm keras bagi Polda NTB dan seluruh jajaran kepolisian di daerah.
Masyarakat tidak membutuhkan terlalu banyak pidato mengenai reformasi institusi apabila kenyataan di lapangan masih menyisakan persoalan serius dalam perlindungan orang-orang yang berada di bawah kewenangan aparat.
Tribrata dan Catur Prasetya bukan sekadar sumpah yang dibacakan ketika seseorang menjadi anggota kepolisian. Keduanya merupakan pedoman moral dan tanggung jawab profesi yang harus tercermin dalam setiap tindakan.
Seorang polisi diberikan kewenangan bukan untuk menikmati kekuasaan, melainkan untuk menjalankan hukum dan melindungi masyarakat.
Karena itu, setiap penyalahgunaan kewenangan harus ditindak secara tegas. Tidak boleh ada perlakuan istimewa hanya karena seseorang pernah menduduki jabatan tertentu atau memiliki pangkat tertentu.
Polda NTB juga perlu memastikan evaluasi kelembagaan menghasilkan perubahan nyata, bukan sekadar laporan internal yang kemudian tersimpan di meja pimpinan.
Pengawasan terhadap tahanan perempuan, standar operasional prosedur, pengendalian aktivitas personel, hingga mekanisme pengaduan masyarakat harus diperkuat.
Sebab, kepercayaan publik tidak dapat dipulihkan hanya melalui keputusan pemecatan. Kepercayaan tumbuh ketika masyarakat melihat hukum bekerja secara terbuka, adil, dan tidak pandang bulu.
Dompu Menunggu Jawaban, Bukan Sekedar Pernyataan
Masyarakat Dompu tidak sedang meminta perlakuan istimewa. Masyarakat hanya menginginkan keadilan ditegakkan tanpa melihat siapa yang sedang berhadapan dengan hukum.
Tiga personel telah dijatuhi PTDH. Namun, perkara pidana masih harus dibuktikan dan dituntaskan melalui mekanisme hukum yang berlaku.
Polda NTB kini memegang tanggung jawab besar untuk membuktikan bahwa pengambilalihan perkara bukan sekadar perubahan tempat penanganan, melainkan komitmen untuk menghadirkan proses hukum yang lebih profesional dan akuntabel.
Jangan ada ruang gelap dalam penanganan perkara ini. Jangan ada fakta penting yang sengaja disembunyikan. Jangan pula ada korban yang kehilangan haknya hanya karena berhadapan dengan orang-orang yang dahulu memiliki kewenangan atas dirinya.
Dompu memiliki hak untuk mengetahui bahwa institusi yang seharusnya menjadi pelindung masyarakat mampu membersihkan dirinya sendiri.
Sebab, marwah kepolisian tidak ditentukan oleh banyaknya seragam yang dikenakan, megahnya kantor, atau kerasnya pernyataan pejabat ketika memberikan keterangan pers.
Marwah kepolisian ditentukan oleh keberanian menegakkan hukum, termasuk ketika perkara itu menyeret orang-orang dari dalam tubuhnya sendiri.
Tiga polisi telah dipecat. Kini pertanyaan sesungguhnya adalah: apakah keadilan bagi korban juga akan benar-benar ditegakkan?
Di Bumi Nggahi Rawi Pahu, masyarakat tidak membutuhkan janji reformasi yang berulang. Mereka menunggu bukti bahwa hukum masih memiliki keberanian untuk berdiri tegak, bahkan ketika harus berhadapan dengan aparatnya sendiri.


Komentar