Pariwisata
Beranda / Pariwisata / Wagub NTB: Kekayaan Satwa Liar Bukan untuk Dieksploitasi

Wagub NTB: Kekayaan Satwa Liar Bukan untuk Dieksploitasi

Wagub NTB (Foto: LB)
Wagub NTB (Foto: LB)

Lombok Barat,  – Wagub NTB mengingatkan bahwa kekayaan satwa liar bukan sekadar kebanggaan daerah, melainkan amanah ekologis yang harus dilindungi. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Indah Dhamayanti Putri, menyampaikan pesan tersebut saat membuka Global Wildlife Program (GWP) 2026 Annual Conference di kawasan Senggigi, Senin (16/11/2026).

Konferensi internasional itu mempertemukan delegasi berbagai negara, perwakilan Global Environment Facility (GEF), serta mitra konservasi dan pembangunan internasional. Forum tersebut menjadi ruang pertukaran gagasan untuk memperkuat perlindungan keanekaragaman hayati dan keberlanjutan ekosistem.

Indah menegaskan, NTB memiliki kekayaan fauna yang tidak boleh dipandang sebelah mata. Mulai dari rusa timor di Taman Wisata Alam Gunung Tunak, Lombok Tengah, hingga berbagai burung endemik seperti celepuk rinjani, koakiau, dan burung madu lombok.

Kekayaan itu juga membentang ke wilayah laut. Teluk Saleh, Kabupaten Sumbawa, menjadi salah satu kawasan penting bagi perlindungan habitat hiu paus. Keberadaan satwa tersebut memperlihatkan betapa pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem darat maupun perairan.

Namun, keindahan alam menyimpan persoalan serius. Perburuan dan perdagangan satwa ilegal, kerusakan habitat, serta konflik antara manusia dan satwa liar menjadi ancaman yang membutuhkan penanganan lintas sektor.

Sade Dibangun Lagi, Gubernur NTB Bidik Warisan Peradaban

Menurut Indah, konservasi tidak cukup hanya mengandalkan aturan pemerintah. Masyarakat yang hidup berdampingan dengan kawasan konservasi harus dilibatkan dan memperoleh manfaat ekonomi dari lingkungan yang mereka jaga.

Pemerintah Provinsi NTB, katanya, mendorong ekonomi hijau dan pariwisata berkualitas sebagai bagian dari visi NTB Makmur Mendunia. Investasi dan pengembangan wilayah harus tetap memperhatikan daya dukung lingkungan serta perlindungan flora dan fauna endemik.

Sementara itu, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho, mengingatkan perdagangan satwa ilegal telah berkembang menjadi kejahatan terorganisasi lintas negara. Praktik tersebut bahkan berkaitan dengan korupsi, pemalsuan dokumen, dan pencucian uang.

Kepala Perwakilan UNDP Indonesia, Sara Ferrer Olivella, menekankan pentingnya pendekatan ekosistem, keterlibatan perempuan dan masyarakat lokal, serta kemitraan swasta dengan pembiayaan berkelanjutan.

Konferensi ini menjadi momentum bagi NTB untuk memperkuat peran dalam agenda konservasi dunia.

Sumbawa Genjot Pasar Wisata Digital Lewat OTA Kini

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *