Daerah
Beranda / Daerah / Bupati Sumbawa Luncurkan E-Monev, Awasi Proyek OPD

Bupati Sumbawa Luncurkan E-Monev, Awasi Proyek OPD

Sumbawa Luncurkan E-Monev (Foto: SB)
Sumbawa Luncurkan E-Monev (Foto: SB)

Sumbawa, Radardemokrasi.com – Bupati Sumbawa luncurkan E-Monev sebagai langkah memperketat pengawasan pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah daerah. Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., meluncurkan Sistem Elektronik Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) Pengadaan sekaligus menyosialisasikan Surat Edaran Bupati Sumbawa Nomor 000.3.1/1056/PBJ/X/2026, Senin (16/11/2026), di Aula H. Madilaoe ADT, Kantor Bupati Sumbawa.

Peluncuran tersebut dihadiri Sekretaris Daerah, Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Sumbawa, para asisten Sekda, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, serta sejumlah pihak terkait.

Dalam arahannya, Jarot menegaskan bahwa keberhasilan pengadaan tidak boleh hanya diukur berdasarkan besarnya penyerapan anggaran. Pemerintah harus memastikan setiap barang yang dibeli sesuai kebutuhan dan pekerjaan yang dilaksanakan menghasilkan kualitas sebagaimana mestinya.

“Ukuran keberhasilan pengadaan bukan hanya persentase penyerapan anggaran, tetapi apakah barang yang dibeli sesuai kebutuhan dan pekerjaan yang dibangun memiliki kualitas yang baik,” tegasnya.

Pernyataan tersebut menjadi penekanan bahwa belanja daerah harus memiliki manfaat nyata, bukan sekadar mengejar realisasi anggaran menjelang akhir tahun.

Wagub NTB Desak Kekerasan Anak dan Nikah Dini Ditekan

Melalui E-Monev, pemerintah daerah ingin memperkuat transparansi, akuntabilitas, sekaligus membuka ruang pengawasan yang lebih terukur terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

Jarot meminta seluruh OPD mulai menerapkan sistem tersebut secara konsisten sejak 16 November 2026. Setiap perangkat daerah diwajibkan menunjuk satu penanggung jawab atau person in charge (PIC) pengadaan untuk memperbarui data E-Monev dan E-Project minimal sekali dalam sepekan.

Data yang disampaikan harus akurat dan sesuai kondisi lapangan. Paket pengadaan yang mengalami keterlambatan juga diminta segera dipercepat tanpa mengabaikan prosedur maupun kualitas pekerjaan.

Bupati turut mengingatkan seluruh pihak agar menjaga integritas, menghindari konflik kepentingan dan gratifikasi, serta mematuhi ketentuan pengadaan.

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Sumbawa diminta menyampaikan rekapitulasi pelaksanaan pengadaan. Kepatuhan OPD terhadap pelaporan sistem tersebut bahkan menjadi salah satu bahan penilaian kinerja kepala perangkat daerah.

Dandim Dompu Hadiri HKG PKK ke-54, Perkuat Keluarga Sehat

Sementara itu, Kepala Bagian PBJ Setda Sumbawa, Erma Hadi Suryani, menjelaskan sistem tersebut dirancang untuk memantau perkembangan pengadaan, mendeteksi kendala lebih dini, dan menentukan langkah penyelesaian secara tepat.

Pemerintah berharap inovasi ini membuat belanja daerah semakin tertib, efisien, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *