Dompu, Radarsemokrasi.com – Dugaan ijazah palsu ASN PPPK di Kabupaten Dompu bukan lagi sekadar persoalan kelengkapan administrasi kepegawaian. Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKD dan PSDM) Kabupaten Dompu mulai memasang sikap. Ancaman pemberhentian, bahkan terhadap pegawai yang tinggal sehari menjelang masa pensiun, disebut tetap terbuka apabila pemalsuan dokumen terbukti.
Kepala BKD dan PSDM Kabupaten Dompu, Drs. Azuardana, M.Tr.T.P., menyampaikan pernyataan tegas itu ketika ditemui wartawan di ruang kerjanya, Kamis pagi, 12 November 2026. Ia didampingi Sekretaris BKD dan PSDM, Asrarudin, S.H.
“Ya, mereka bisa diberhentikan. Meski sisa satu hari masa jabatan atau masa pensiunnya, tetap bisa diproses secara administrasi dan secara hukum. Mereka bisa dipecat karena telah menandatangani perjanjian. Jika di kemudian hari ditemukan adanya pemalsuan dokumen, mereka bersedia diproses secara administrasi dan hukum. Itu pernyataan mereka sendiri,” kata Azuardana.
Pernyataan itu bukan tanpa sebab. Dua hari sebelumnya, BKD Dompu menerima laporan dari LSM Rumah Demokrasi Kabupaten Dompu yang mempersoalkan legalitas ijazah alumni Universitas Tritunggal Surabaya yang diduga digunakan lebih dari 20 ASN dan PNS di daerah tersebut.
Azuardana mengatakan pihaknya sedang mempelajari materi laporan sebelum mengambil langkah lebih lanjut. BKD, menurut dia, tidak dapat bekerja sendirian dalam menangani persoalan yang berpotensi menyentuh keabsahan dokumen pendidikan, proses pengangkatan ASN, hingga pertanggungjawaban administrasi kepegawaian.
“Kami sedang mempelajari isi laporannya untuk segera kami sikapi bersama para pihak lain. BKD tidak berdiri sendiri dalam menyelesaikan persoalan ini. Kami akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa BKD telah menerima pemberitahuan, baik secara lisan maupun tertulis, dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI agar informasi wartawan dan pemberitaan media mengenai persoalan apapun di daerah tidak dipandang sebelah mata.
Pemberitaan, kata dia, semestinya menjadi salah satu bahan perhatian bagi dinas dan instansi untuk menindaklanjuti informasi yang berkembang di tengah masyarakat.
“Ini persoalan serius dan harus disikapi secara tegas. Ini soal ijazah, bukan administrasi biasa,” katanya.
Rantai Verifikasi Yang Dipertanyakan
Di balik ancaman pemecatan itu, muncul pertanyaan yang tak kalah penting: bagaimana dokumen pendidikan tersebut bisa melewati proses administrasi hingga digunakan untuk kepentingan kepegawaian?
Sekretaris BKD dan PSDM Dompu, Asrarudin, justru mengarahkan perhatian pada proses verifikasi yang seharusnya berlangsung secara berjenjang. Menurut dia, pemeriksaan keabsahan ijazah tidak semestinya baru dipersoalkan setelah seseorang dinyatakan menjadi ASN PPPK.
Ia mempertanyakan peran kepala sekolah yang menerbitkan atau menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (STPJM) atas kebenaran data guru.
“Ada apa kepala sekolah tidak melakukan validasi sejak awal terhadap keabsahan ijazah guru sebelum mereka mendaftar PPPK? Ini yang menjadi pertanyaan. Jangan seolah-olah tanggung jawab dilempar seluruhnya kepada kami di BKD,” ujar Asrarudin.
Ia menjelaskan, proses administrasi kepegawaian berjalan melalui sejumlah tahapan, mulai dari kepala sekolah, Koordinator Wilayah Pendidikan (KCD), Dinas Dikpora, BKD, hingga BKN RI.
Menurut Asrarudin, BKD memproses dokumen berdasarkan alur dan kelengkapan administrasi yang telah melewati tahapan sebelumnya. STPJM dari kepala sekolah menjadi salah satu dokumen yang menyatakan kebenaran data yang diajukan.
“Kami bukan melempar tanggung jawab. Saya sedang menjelaskan alur prosesnya. Dimulai dari kepala sekolah yang memberikan STPJM karena menurut kepala sekolah data tersebut sudah benar. Kami memproses berdasarkan dokumen yang masuk. Sebelumnya kami tidak mengetahui akan muncul persoalan seperti ini,” katanya.
Asrarudin memastikan persoalan tersebut akan ditindaklanjuti. Ia menyebut tindakan tegas terhadap oknum guru yang terbukti melakukan pelanggaran bukan sesuatu yang mustahil.
Namun, penjelasan mengenai alur administrasi itu sekaligus membuka ruang pemeriksaan terhadap seluruh mata rantai verifikasi. Sebab, dokumen yang akhirnya dipakai untuk kepentingan pengangkatan ASN tidak lahir begitu saja di meja BKD.
Kepala Sekolah: Ijazah Asli dan Legalisir
Pernyataan berbeda datang dari seorang kepala sekolah yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan. Melalui sambungan telepon, kepala sekolah berinisial JN mengatakan pihak sekolah tidak memiliki dasar maupun indikator khusus untuk memastikan suatu ijazah legal atau palsu.
Menurut dia, sepanjang guru dapat menunjukkan ijazah asli beserta salinan yang dilegalisasi, pihak sekolah menganggap dokumen tersebut memenuhi persyaratan.
“Saya pikir seluruh kepala sekolah yang ada ini tidak memiliki dasar dan atau indikator untuk menyatakan bahwa ijazah guru ini legal atau palsu. Sepanjang guru bisa menunjukkan ijazah asli dan legalisirnya, kita anggap itu legal,” kata JN.
Pernyataan itu menyisakan persoalan mendasar. Apakah pemeriksaan keaslian ijazah cukup berhenti pada keberadaan dokumen fisik dan legalisasi, atau harus dilanjutkan dengan verifikasi kepada perguruan tinggi, pangkalan data pendidikan tinggi, serta otoritas yang berwenang?
Sebab, selembar ijazah yang tampak meyakinkan belum dengan sendirinya membuktikan bahwa proses akademik di balik penerbitannya benar-benar berlangsung.
Pengakuan Yang Mengguncang
Di tengah silang pernyataan tersebut, seorang guru berinisial NI yang diduga menggunakan ijazah Universitas Tritunggal Surabaya memberikan pengakuan kepada wartawan.
Dalam wawancara itu, NI mengaku membeli ijazah tersebut seharga Rp3.500.000 tanpa mengikuti proses perkuliahan maupun proses akademik.
“Ya, saya membeli ijazah Tritunggal Surabaya seharga Rp3.500.000 tanpa mengikuti proses perkuliahan atau proses akademik. Saya tidak tahu seperti ini jadinya dan ternyata ini tidak benar,” ujarnya sambil menahan tangis.
Pengakuan tersebut tentu menjadi informasi penting yang perlu diuji melalui pemeriksaan dokumen, penelusuran penerbit ijazah, serta klarifikasi kepada perguruan tinggi dan lembaga berwenang.
Pengakuan seorang individu tidak serta-merta membuktikan seluruh ijazah dari institusi yang sama memiliki persoalan serupa.
Namun, jika pengakuan itu dapat dibuktikan dan berkaitan dengan dokumen yang digunakan untuk memperoleh status kepegawaian, persoalannya tidak lagi berhenti pada urusan akademik. Konsekuensi administrasi kepegawaian dan kemungkinan pertanggungjawaban hukum dapat menjadi bagian dari pemeriksaan.
LSM: Tunjukan Bukti Keaslian
Sebelumnya, LSM Rumah Demokrasi Kabupaten Dompu melalui Koordinator Bidang Advokasi, Junaidin, telah mempersoalkan legalitas ijazah alumni Universitas Tritunggal Surabaya yang diduga digunakan oleh lebih dari 20 ASN dan PNS di Kabupaten Dompu.
Junaidin mengklaim pihaknya memiliki bukti awal yang menjadi dasar pelaporan. Ia bahkan menantang pihak-pihak yang merasa memiliki ijazah sah untuk menunjukkan bukti legalitas dokumen pendidikan tersebut.
“Berdasarkan bukti awal yang kami miliki, berani saya katakan ijazah tersebut palsu dan ilegal serta tidak dapat dipergunakan untuk pengurusan administrasi kepegawaian dan lainnya. Saya tantang para oknum atau pihak yang merasa ijazahnya asli untuk menunjukkan bukti yang mengarah pada keabsahan ijazah tersebut. Saya tunggu jawaban saudara,” tegas Junaidin.
Pernyataan LSM tersebut masih memerlukan pembuktian melalui pemeriksaan resmi. Status keabsahan ijazah, legalitas penyelenggaraan pendidikan, kewenangan penerbitan dokumen, dan penggunaan ijazah untuk pengangkatan ASN harus diuji berdasarkan dokumen serta ketentuan hukum yang berlaku.
Kini, perhatian tidak hanya tertuju kepada guru yang diduga menggunakan ijazah bermasalah. Kepala sekolah, KCD, Dinas Dikpora, BKD, hingga pihak lain yang terlibat dalam proses verifikasi administrasi juga perlu memberikan penjelasan sesuai kewenangan dan tanggung jawab masing-masing.
Sebab, jika dokumen yang tidak sah benar-benar lolos hingga menjadi dasar pengangkatan ASN, pertanyaan publik tidak cukup dijawab dengan siapa yang membawa ijazah tersebut. Publik juga berhak mengetahui siapa yang memeriksa, siapa yang mengesahkan, dan siapa yang meloloskannya.
Di Dompu, persoalan ijazah kini berubah menjadi ujian serius bagi sistem pengawasan kepegawaian. Ancaman pemecatan sudah disampaikan. Yang ditunggu berikutnya adalah keberanian institusi membuktikan pernyataannya melalui pemeriksaan yang transparan, objektif, dan tidak tebang pilih.
Komentar