Kota Bima, Radardemokrasi.com – Trotoar Bukan Lapak Dagangan. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bima turun melakukan patroli pemantauan wilayah di sejumlah titik strategis, Selasa (10/11/2026). Petugas menyasar pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di sepanjang Jalan Soekarno-Hatta, Lapangan Merdeka, Taman Amahami dan kawasan sekitarnya.
Dalam patroli tersebut, petugas memberikan teguran sekaligus imbauan kepada pedagang agar tidak menempatkan barang dagangan di atas trotoar maupun bahu jalan. Pedagang juga diminta menjaga kebersihan lingkungan agar aktivitas perdagangan tidak mengganggu ketertiban dan kenyamanan pengguna jalan.
Penertiban tidak hanya menyasar lapak pedagang. Petugas juga melakukan penanganan terhadap ternak yang berkeliaran di kawasan Pasar Amahami dan sekitarnya.
Pemilik sapi, kerbau, kuda, kambing, domba dan hewan ternak lainnya diingatkan agar mengandangkan ternaknya sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Ternak yang dibiarkan berkeliaran berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat, arus lalu lintas, serta kebersihan kawasan pasar.
Nurmi, salah seorang PKL di sekitar lokasi, mengaku terkejut ketika mengetahui adanya razia Satpol PP. Meski demikian, ia menyatakan tetap mematuhi aturan Pemerintah Kota Bima.
Menurutnya, kehadiran petugas menjadi pengingat bagi pedagang agar lebih memperhatikan lokasi berjualan. Namun, penertiban juga diharapkan disertai pendekatan yang baik sehingga pedagang memahami aturan tanpa merasa kehilangan ruang untuk mencari nafkah.
Langkah patroli tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga ketertiban ruang publik. Sebab, trotoar merupakan fasilitas bagi pejalan kaki, sementara bahu jalan memiliki fungsi penting untuk mendukung kelancaran lalu lintas.
Di sisi lain, persoalan ternak berkeliaran membutuhkan perhatian berkelanjutan. Imbauan kepada pemilik ternak perlu diikuti pengawasan agar kawasan pasar tidak kembali menjadi tempat berkeliarannya hewan.
Penertiban tentu tidak cukup hanya dilakukan ketika petugas turun ke lapangan. Konsistensi pengawasan dan kepatuhan masyarakat menjadi penentu agar ketertiban tetap terjaga.
Kawasan publik merupakan ruang bersama. Pedagang berhak mencari nafkah, tetapi hak pejalan kaki dan pengguna jalan juga harus dihormati. Di sinilah aturan perlu ditegakkan secara konsisten, tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat kecil.
Pengawasan terhadap penggunaan fasilitas umum dan ternak yang berkeliaran juga perlu dilakukan secara berkala. Jangan sampai penertiban hanya menjadi kegiatan sesaat ketika petugas turun ke lapangan, sementara beberapa hari kemudian trotoar kembali dipenuhi lapak dan hewan ternak kembali bebas berkeliaran. Konsistensi pengawasan menjadi bagian penting agar ketertiban tidak sekadar menjadi imbauan, tetapi benar-benar diterapkan.
Komentar