Lotim, Radardemokrasi.com – Guru honorer dapat perhatian dari Pemerintah Kabupaten Lombok Timur. Bupati H. Haerul Warisin menegaskan pembangunan daerah tidak boleh hanya sibuk mengejar proyek infrastruktur, sementara kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan tenaga pendidik berjalan di belakang.
Pernyataan itu disampaikan Haerul Warisin dalam acara pendistribusian insentif guru honorer yang dirangkaikan dengan penyerahan simbolis bantuan Rumah Layak Huni (Mahyani), Rehab Rumah Layak Huni (Rehani), serta Gerobak Z-Kup dari Baznas Lombok Timur, Senin (9/11), di Rumah Adat Sembalun.
Melalui Baznas, pemerintah daerah menyalurkan insentif kepada tenaga pendidik, khususnya guru swasta. Bupati mengakui nilai bantuan tersebut mungkin tidak seberapa. Namun, ia menyebut pemberian insentif sebagai bentuk kehadiran dan kepedulian pemerintah terhadap para guru yang memikul tanggung jawab besar dalam mendidik generasi bangsa.
Menurut Haerul, pembangunan tidak cukup diukur dari panjang jalan yang dibangun atau banyaknya gedung yang berdiri. Kualitas manusia juga harus menjadi perhatian. Guru, dalam konteks itu, bukan sekadar pelengkap sistem pendidikan, melainkan bagian penting yang menentukan masa depan daerah.
Bupati juga menyinggung peluang perubahan status kepegawaian bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu. Ia berharap regulasi mendatang membuka kesempatan lebih luas, termasuk peluang PPPK menduduki jabatan kepala sekolah.
Selain itu, generasi muda diharapkan memiliki kesempatan mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), terutama karena banyak aparatur sipil negara yang memasuki masa pensiun.
Di sektor sosial, Pemkab Lombok Timur terus mengupayakan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni. Koordinasi dengan pemerintah pusat dan berbagai pihak disebut membuahkan alokasi ribuan bantuan perumahan dari sejumlah sumber, termasuk kementerian dan Baznas.
Bantuan tersebut diwujudkan melalui program Mahyani dan Rehani untuk membantu masyarakat memperbaiki kondisi tempat tinggal. Pemerintah juga menyerahkan Gerobak Z-Kup sebagai bagian dari dukungan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Menutup arahannya, Haerul menegaskan pemerintah daerah harus mengutamakan kerja nyata dalam membangun daerah dan membantu masyarakat. Baginya, jabatan pemerintahan bukan panggung pencitraan, melainkan ruang untuk membuktikan keberpihakan melalui kebijakan dan program yang dirasakan langsung masyarakat.
Namun, perhatian terhadap guru dan masyarakat kecil pada akhirnya tidak cukup berhenti dalam seremoni penyerahan bantuan. Keberlanjutan program dan pemerataan manfaat menjadi ukuran sesungguhnya dari komitmen pemerintah.
Komentar