Lombok Tengah, Radardemokrasi.com – Inflasi NTB menjadi perhatian pemerintah daerah setelah sejumlah komoditas pangan dan bahan bangunan masuk dalam daftar penyumbang kenaikan harga. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memperkuat koordinasi pengendalian harga melalui Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang dirangkaikan dengan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) 2026 di Kantor Bupati Lombok Tengah, Rabu (21/10/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri kepala daerah dan pejabat perwakilan kabupaten/kota se-NTB serta Bupati Bangli, Provinsi Bali. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTB turut hadir melalui Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB menjelaskan, kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan jalan sehat. Program GPM melibatkan Dinas Ketahanan Pangan serta pelaku usaha komoditas yang berpengaruh terhadap inflasi, seperti beras, cabai, bawang merah, tomat, dan telur.
Bupati Lombok Tengah menyampaikan kebanggaannya atas penghargaan yang diterima daerahnya langsung dari Presiden RI sebagai Kabupaten Penyangga Pangan. Ia menyebut produksi panen mencapai 450.000 ton, cukup memenuhi kebutuhan penduduk setempat, bahkan sebagian hasilnya dikirim ke luar Pulau Lombok.
Namun, ketersediaan pangan tidak otomatis menjamin harga tetap terkendali. Asisten II Setda NTB menegaskan pentingnya memperkuat sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), sebab inflasi NTB masih berada di atas angka nasional.
Dalam rapat tersebut, kelompok makanan, minuman, dan tembakau disebut sebagai penyumbang utama inflasi di NTB. Lombok Tengah dan Lombok Timur menjadi sentra produksi tembakau. NTB juga meraih peringkat ketiga TPID Awards untuk wilayah Nusa Tenggara dan Papua.
Kepala BPS Provinsi NTB memaparkan sejumlah komoditas penyumbang inflasi, antara lain daging ayam ras, tomat, air minum, daun kelor, dan semen.
Komentar