Sumbawa, Radardemokrasi.com – Sumbawa Gaspol menjadi penanda kuat komitmen membangun lingkungan yang layak huni, sehat, dan berkelanjutan.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi sekaligus Verifikasi Lapangan Bidang Perumahan dan Permukiman yang digelar di Ruang Rapat H. Hasan Usman, Lantai I Kantor Bupati Sumbawa, Selasa, 28 Juli 2026. Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, menerima langsung jajaran Kantor Staf Kepresidenan Republik Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara I, perangkat daerah, serta perwakilan Pemerintah Provinsi NTB.
Dalam forum tersebut, Ansori menegaskan pembangunan permukiman tidak boleh dipahami sebatas pembangunan fisik berupa jalan, drainase, maupun rumah.
Menurutnya, yang menjadi tujuan utama adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui lingkungan yang sehat, sanitasi yang baik, dan hunian yang layak sehingga berdampak pada kesehatan, produktivitas ekonomi, serta optimisme masyarakat.
Ia mengakui Kabupaten Sumbawa masih menghadapi tantangan berupa luas wilayah dan persebaran penduduk yang belum merata.
Kondisi tersebut menyebabkan masih adanya kesenjangan pembangunan di sejumlah kawasan sehingga dukungan pemerintah pusat dinilai sangat penting untuk mempercepat pemerataan pembangunan.
Wakil Bupati juga menekankan bahwa penataan kawasan kumuh memiliki hubungan langsung dengan peningkatan derajat kesehatan masyarakat sekaligus percepatan penurunan angka stunting. Karena itu, kawasan Pantai Jempol ditetapkan sebagai salah satu prioritas penanganan agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat.
Pelaksana Tugas Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan RI, Fadjar Dwi Wishnuwardhani, menyebut kunjungan tersebut merupakan implementasi Asta Cita Presiden, khususnya pembangunan dari desa.
Verifikasi lapangan dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan efektif, tepat sasaran, serta menghasilkan rekomendasi yang dapat menyempurnakan kebijakan pemerintah.
Sementara itu, Asisten Deputi Peningkatan Akses Perumahan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Salahuddin, menyoroti masih terbatasnya akses pembiayaan perumahan bagi masyarakat yang bekerja di sektor informal. Pemerintah, katanya, terus menyiapkan berbagai skema agar masyarakat berpenghasilan rendah dapat memiliki rumah layak huni.
Usai rapat, rombongan melaksanakan peninjauan ke Istana Dalam Loka, Taman Lembi, dan kawasan Pantai Jempol. Verifikasi tersebut menjadi langkah penting memastikan seluruh program penataan kawasan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat arah pembangunan Sumbawa yang lebih sehat, tertata, dan berkelanjutan.
Komentar