Mataram, Radardemokdasi.com – Pelatihan vokasi NTB kembali digelar dengan jumlah peserta yang tidak sedikit: 1.964 orang. Angkanya cukup untuk membuat sebuah ruangan penuh, tetapi belum tentu membuat pasar kerja ikut terbuka.
Sekretaris Daerah Provinsi NTB Abul Chair, saat membuka kegiatan vokasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB Tahun 2026 di Gedung Graha Bhakti Praja, Kamis (10/9), mengingatkan satu hal yang terdengar sederhana, tetapi sering dilupakan: pelatihan bukan perlombaan mengumpulkan sertifikat.
Menurut dia, pemerintah tidak cukup hanya mencetak orang yang memiliki ijazah dan sertifikat. Keterampilan harus berujung pada pekerjaan, usaha, atau peningkatan pendapatan.
“Terampil artinya punya kemampuan, bisa mengerjakan sesuatu. Tangkas berarti bukan hanya cepat dan bisa, tetapi mampu membaca perubahan, kreatif, berkolaborasi dan adaptif,” kata Abul Chair.
Pesan itu menjadi bagian dari implementasi program NTB Terampil dan Tangkas dalam RPJMD Provinsi NTB. Pemerintah, kata dia, harus memastikan pelatihan membaca kebutuhan dunia kerja.
Sebab, tidak lucu jika seseorang dilatih bertahun-tahun untuk pekerjaan yang lowongannya hanya ada di dalam brosur.
“Skill harus disambungkan dengan lowongan kerja. Sertifikasi disambungkan dengan kebutuhan industri, SMK disambungkan dengan perusahaan, LPK juga harus disambungkan dengan pasar kerja,” ujarnya.
Abul Chair bahkan memberi peringatan yang lebih telak. “Jangan sukses melatih orang untuk bekerja yang tidak tersedia.”
Data Februari 2026 menunjukkan pekerja formal di NTB baru mencapai 29,51 persen. Sebaliknya, 70,49 persen masih berada di sektor informal. Angka ini memperlihatkan bahwa pekerjaan layak bukan sekadar soal pelatihan, melainkan soal ekosistem ekonomi yang mampu menyerap keterampilan.
Karena itu, pelatihan diarahkan mengikuti karakter ekonomi daerah. Kawasan perikanan membutuhkan pengolahan hasil.
Desa wisata membutuhkan hospitality, bahasa asing dan pemasaran digital. Kawasan pertanian membutuhkan kemampuan pengolahan, pengemasan hingga pemasaran.
Disnakertrans NTB kemudian mendorong orkestrasi lintas sektor bersama Dinas Pendidikan, BPVP, BP3MI, LPK, Kadin, dunia usaha, perbankan dan pemerintah desa.
Kepala Disnakertrans NTB Aidy Furqan melaporkan 1.964 peserta mengikuti sejumlah skema. Di antaranya 400 alumni SMK untuk upskilling dan sertifikasi, 816 peserta pelatihan vokasi nasional bersama BPVP Lombok Timur, serta peserta MTU Desa Berdaya, SMA Double Track dan SMK Global.
Ada pula 600 peserta sertifikasi lulusan LPK melalui APBD yang disertai akreditasi lembaga pelatihan.
SMA Double Track menyasar sekolah dengan angka melanjutkan kuliah rendah. SMK Global dipiloting di 24 sekolah dengan pembekalan bahasa sejak kelas awal untuk menghadapi pasar kerja global.
Instruktur LPK yang menyiapkan pekerja migran juga diperkuat. Materinya memasukkan unsur kelokalan NTB, destinasi wisata dan kalender event.
Tujuannya, pekerja migran tak hanya menjadi duta devisa. Mereka diharapkan menjadi duta budaya dan pariwisata.
“Sehingga tidak sekadar menjadi duta devisa, tetapi juga bisa menjadi duta budaya, duta pariwisata. Inilah cara kami merespons NTB Makmur Mendunia,” kata Aidy.
Kini tantangannya tinggal satu: memastikan 1.964 peserta tidak pulang membawa sertifikat saja. Sebab sertifikat yang tidak bertemu pekerjaan hanyalah selembar kertas yang sedang mencari alasan untuk berguna.
Komentar