Dompu, Radardemokrasi.com – Aksi unjuk rasa yang digelar mahasiswa dan masyarakat Desa Tambora berakhir di atas meja perundingan. Kades Tambora akhirnya menandatangani surat pernyataan kesepakatan bersama sebagai bentuk komitmen menindaklanjuti seluruh tuntutan massa aksi. Kesepakatan itu ditandatangani usai demonstrasi yang berlangsung pada Senin, 3 Agustus 2026, di Kantor Desa Tambora, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, disaksikan para pihak terkait.
Surat kesepakatan tersebut ditandatangani oleh Johansyah selaku Kepala Desa Tambora dan Muh. Imannudin sebagai Koordinator Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Desa Tambora. Dalam dokumen yang dibubuhi stempel resmi pemerintah desa itu, Kades Tambora menyatakan siap menindaklanjuti berbagai tuntutan yang disampaikan massa aksi.
Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Desa Tambora mengajukan sejumlah tuntutan. Mereka meminta kejelasan mengenai kekosongan jabatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), menghentikan pengambilan keputusan secara sepihak dan mengedepankan musyawarah mufakat dalam setiap kebijakan desa. Massa juga mendesak pemerintah desa memperjelas penggunaan anggaran pengurus sebelumnya, termasuk realisasi dana ketahanan pangan sebesar 20 persen dari total anggaran yang telah ditetapkan.
Selain itu, massa meminta pemerintah desa meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli Desa (PAD) demi mendorong kemajuan Desa Tambora. Tuntutan lainnya adalah mendesak kepala desa segera melakukan evaluasi terhadap pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dinilai perlu pembenahan.
Menanggapi seluruh tuntutan tersebut, Kades Tambora meminta waktu selama 10 hari kerja sejak penandatanganan kesepakatan untuk melakukan penelaahan sekaligus menindaklanjuti seluruh poin yang disampaikan massa aksi.
Tenggat waktu itu menjadi bagian dari isi surat kesepakatan bersama yang telah ditandatangani kedua belah pihak.
Bagi massa aksi, dokumen tersebut bukan sekadar administrasi, melainkan komitmen resmi pemerintah desa yang harus diwujudkan. Karena itu, Kades Tambora akan menjadi perhatian publik dalam sepuluh hari ke depan.
Aliansi menegaskan akan mengawal pelaksanaan seluruh isi kesepakatan agar setiap tuntutan benar-benar direalisasikan. Kades Tambora kini menghadapi ujian untuk membuktikan komitmen tersebut melalui langkah nyata, bukan sekadar tanda tangan di atas kertas.
Masyarakat berharap seluruh poin kesepakatan dijalankan tepat waktu secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab penuh.
Komentar