Mataram, Radardemokrasi.com – ASN NTB diminta berhenti menganggap prosedur sebagai tujuan akhir. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Prof.
Zudan Arif Fakrulloh, meminta birokrasi bergerak lebih cepat daripada keluhan masyarakat.
Pesan itu disampaikan Zudan di hadapan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, Sekda, kepala perangkat daerah, serta ASN Pemprov NTB dalam Apel Siaga Disiplin di Lapangan Bumi Gora, Kantor Gubernur NTB, Senin (21/9).
Menurut Zudan, pelayanan pemerintah tak cukup sekadar sesuai aturan. ASN harus mudah ditemui, adaptif, memberikan kemudahan, dan mampu menyelesaikan persoalan. Ukuran sederhananya: masyarakat tidak dibuat berputar-putar hanya untuk mendapatkan layanan.
“Jadilah ASN yang mudah diakses masyarakat, adaptif, memberikan banyak kemudahan, dan membuat masyarakat bahagia. ASN tidak boleh kalah dengan aplikasi terbaik yang ada di handphone,” tegasnya.
Ia membandingkan birokrasi dengan perubahan layanan perbankan dan perdagangan.
Formulir dan antrean perlahan digantikan transaksi real time dan marketplace. Pemerintah, kata dia, perlu belajar dari perubahan tersebut.
Zudan menyodorkan tiga perubahan. Pertama, orientasi dari dilayani menjadi melayani. Kedua, dari sibuk dengan prosedur menjadi mengejar hasil. Ketiga, dari menunggu perintah menjadi bekerja proaktif.
Ia mencontohkan kebijakan BKN yang menghapus kewajiban izin belajar untuk pencantuman gelar akademik. Fokusnya dipindahkan kepada keabsahan ijazah dan akreditasi perguruan tinggi.
Reformasi birokrasi, menurut Zudan, menjadi fondasi bagi tujuh misi pembangunan NTB.
Infrastruktur, pariwisata, ekonomi, agro-maritim hingga pembangunan manusia membutuhkan birokrasi yang bekerja cepat.
Karena itu, kepala perangkat daerah diminta mengevaluasi pelayanan dalam 30 hari. Keluhan yang paling sering muncul harus dipetakan, solusi konkret disusun, lalu progresnya dilaporkan kepada pimpinan daerah.
Jumlah ASN sekitar 23 ribu dan APBD sekitar Rp6 triliun, kata Zudan, merupakan modal untuk memperkuat citra NTB melalui ruang digital. ASN juga diminta ikut mengenalkan pariwisata, budaya, dan produk unggulan daerah melalui media sosial.
Pesan akhirnya sederhana, tetapi cukup menampar meja birokrasi: jangan menunggu masyarakat mengeluh baru bekerja. Pelayanan publik harus membuat persoalan cepat selesai dan masyarakat pulang dengan senyum.
Komentar