Lombok Barat, Radardemokrasi.com – KPDBU NTB kembali ditawarkan sebagai resep pemerintah daerah menghadapi satu penyakit lama: kebutuhan pembangunan berlari, sementara APBD berjalan dengan napas pendek.
Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Abul Chair, menyampaikan hal itu dalam Sosialisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) di Lombok Barat, Kamis, 17 September 2026.
Menurut Abul, hampir semua daerah menghadapi persoalan serupa. Infrastruktur ditagih masyarakat, sementara ruang fiskal tidak selalu mampu mengikuti daftar keinginan pembangunan.
“Kita semua ingin pembangunan bergerak cepat. Kebutuhan infrastruktur banyak, ekspektasi masyarakat juga tinggi. Tetapi ketika semuanya sampai di meja penganggaran, selalu muncul pertanyaan yang sama, uangnya dari mana?” ujarnya.
Karena itu, pemerintah daerah dituntut tidak hanya piawai membelanjakan APBD. Sumber pembiayaan lain perlu dirajut, mulai pendapatan daerah, BUMD, CSR, aset daerah, BLUD, mitra pembangunan hingga pembiayaan kreatif.
Abul menepis anggapan bahwa KPDBU identik dengan privatisasi aset pemerintah. Dalam skema ini, pemerintah tetap menentukan kebutuhan, standar pelayanan, indikator kinerja serta perlindungan masyarakat. Badan usaha membawa modal, teknologi, inovasi dan efisiensi.
Persoalan terpenting, kata dia, justru berada pada pembagian risiko. Risiko pembangunan tidak bisa dibagi rata seperti membagi martabak. Masing-masing harus diletakkan pada pihak yang paling mampu mengelolanya.
Jika fasilitas pengolahan sampah terlambat akibat desain atau manajemen kontraktor, misalnya, risiko berada pada badan usaha.
Sebaliknya, perubahan kebijakan pemerintah menjadi bagian dari risiko pemerintah.
KPDBU juga bukan keranjang untuk memasukkan semua proyek yang tersisih dari APBD. Proyek harus melalui kajian kelayakan dan membuktikan nilai manfaat lebih baik dibandingkan pola konvensional.
“Saya lebih senang mengatakan dari sekian proyek, tiga sudah lolos screening, dua masuk tahap penyiapan serius, dan satu benar-benar berjalan,” katanya.
Direktur Pendapatan Daerah Kemendagri, Teguh Narutomo, menyebut kebutuhan infrastruktur NTB semakin mendesak seiring masuknya investasi besar.
Infrastruktur daerah yang tidak siap dapat menghambat manfaat investasi.
Ia menyebut Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan infrastruktur NTB pada 2024 mencapai 75,83, sedangkan harapan masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur berada pada 96,22 persen.
Sektor yang dinilai berpotensi antara lain SPAM, irigasi, jalan akses kawasan ekonomi, pelabuhan logistik, persampahan, transportasi, penerangan jalan dan energi baru terbarukan.
Teguh mendorong pembentukan unit KPDBU permanen, memasukkan komitmen pembiayaan ke RPJMD dan KUA-PPAS, serta melibatkan DPRD sejak tahap perencanaan.
Di tengah APBD yang terbatas, pemerintah memang membutuhkan cara baru. Namun proyek yang matang tetap lebih penting daripada daftar panjang yang hanya indah di atas kertas.
Komentar