Mataram, Radardemokrasi.com – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) resmi menggeber TRC Infrastruktur sebagai ujung tombak percepatan penanganan jalan provinsi yang rusak.
TRC Infrastruktur menjadi langkah baru pemerintah untuk memastikan setiap laporan masyarakat tidak lagi mengendap tanpa kepastian.
TRC Infrastruktur juga diharapkan mampu mengubah pola pelayanan publik menjadi lebih cepat, terukur, dan responsif. Melalui TRC Infrastruktur, setiap aduan wajib diverifikasi di lapangan paling lambat 24 jam setelah diterima.
Kehadiran TRC Infrastruktur menjadi komitmen baru Pemprov NTB dalam menjaga infrastruktur dasar yang menopang aktivitas masyarakat.
Peluncuran tim dilakukan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal bersama Kepala Dinas PUPRPKP NTB di Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Pulau Lombok dan Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Pulau Sumbawa, Selasa (21/7).
Gubernur menegaskan pelayanan publik merupakan tugas utama pemerintah. Karena itu, jalan provinsi harus tetap dalam kondisi layak agar aktivitas ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan distribusi hasil pertanian tidak terganggu.
Menurutnya, NTB memiliki tanggung jawab memelihara sekitar 1.500 kilometer jalan provinsi, terdiri atas sekitar 500 kilometer di Pulau Lombok dan 1.000 kilometer di Pulau Sumbawa.
Selama ini, pembangunan jalan lebih dominan dibandingkan pemeliharaan sehingga kerusakan kecil sering terlambat ditangani hingga berkembang menjadi kerusakan berat.
Melalui TRC, setiap laporan masyarakat akan diverifikasi untuk memastikan status kewenangan ruas jalan, tingkat kerusakan, metode penanganan, hingga langkah darurat agar jalan tetap bisa dilalui sebelum perbaikan permanen dilakukan.
Pemerintah juga meningkatkan anggaran pemeliharaan, melengkapi peralatan, memperkuat sumber daya manusia, dan menyiapkan standar operasional agar pelayanan berjalan maksimal.
Sebanyak 15 unit alat berat senilai sekitar 25 miliar hingga 30 miliar diperoleh melalui hibah kementerian tanpa menggunakan dana APBD.
Selama aplikasi khusus TRC masih dikembangkan, masyarakat dapat menyampaikan laporan melalui aplikasi SIAGA BPBD NTB maupun media sosial Gubernur NTB. Seluruh aduan akan diteruskan kepada tim untuk diverifikasi sesuai prosedur.
Gubernur turut menginstruksikan agar sejumlah ruas jalan prioritas, termasuk di depan RSUD Pulau Sumbawa dan Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima, segera ditangani.
Ia juga mengingatkan seluruh aparatur menjaga integritas serta mengelola anggaran secara profesional demi kepentingan masyarakat.
Sementara itu, Ahmad, warga Kelurahan Bada, Kabupaten Dompu, mengaku menyambut baik pembentukan TRC Infrastruktur.
Menurutnya, masyarakat berharap laporan jalan rusak benar-benar mendapat respons cepat.
Hal senada disampaikan Rahman, warga Kelurahan Bada. Ia berharap program tersebut berjalan konsisten sehingga jalan yang rusak tidak dibiarkan berlarut-larut dan aktivitas masyarakat menjadi lebih lancar setiap hari.
Komentar