Lombok Timur, Radardemokrasi.com – 61 Pj Kades Lombok Timur Diuji Netralitas Pilkades setelah Wakil Bupati Lombok Timur H. Moh. Edwin Hadiwijaya melantik dan mengambil sumpah 61 Penjabat Kepala Desa se-Lombok Timur.
Pelantikan itu menjadi awal ujian bagi para pejabat sementara tersebut sebelum pemilihan kepala desa definitif digelar.
Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin yang hadir dalam agenda itu mengingatkan bahwa jabatan Pj.
Kepala Desa bukan sekadar posisi sementara. Mereka menerima amanah sekaligus kepercayaan masyarakat yang harus dijalankan dengan profesional dan berintegritas.
Menurut Bupati, seluruh Pj. Kades diusulkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan telah melewati tahapan verifikasi pemerintah daerah. Karena itu, tanggung jawab mereka tidak berhenti pada urusan administrasi pemerintahan desa.
Ujian terbesar berada di depan mata. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menjadwalkan Pilkades serentak pada Februari mendatang. Para Pj. Kades diminta menjaga jarak dari kepentingan politik desa dan tidak memihak calon mana pun.
Bupati menegaskan ukuran keberhasilan Pj. Kades bukan sekadar kemampuan menjalankan birokrasi. Mereka harus mampu menciptakan rasa aman, ketenteraman, dan kedamaian di tengah masyarakat selama tahapan politik desa berlangsung.
Selain netralitas, para Pj. Kades mendapat tugas penting memastikan validasi data Perlindungan Sosial. Mereka diminta turun langsung memeriksa kondisi warga miskin dan rentan agar tidak ada penerima yang luput dari program bantuan pemerintah.
Dalam tata kelola pemerintahan desa, Bupati meminta para pejabat sementara itu menerapkan pola hidup sederhana, memperkuat silaturahmi, serta menghindari janji yang tidak realistis kepada masyarakat.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi ketika persoalan desa tidak mampu diselesaikan secara individu. Struktur pemerintahan hingga dusun dan desa, kata dia, merupakan tempat pertama masyarakat menyampaikan keluhan dan mencari solusi.
Karena itu, para Pj. Kades diminta segera kembali ke desa masing-masing setelah pelantikan. Mereka harus duduk bersama masyarakat, menyerap persoalan dari bawah, sekaligus memastikan roda pemerintahan berjalan tanpa menimbulkan kegaduhan.
Pelantikan 61 Pj. Kades Lombok Timur akhirnya bukan hanya pergantian sementara pucuk pemerintahan desa. Ini menjadi pertaruhan integritas birokrasi menjelang Pilkades serentak.
Netralitas, pelayanan publik, dan ketepatan data sosial akan menjadi ukuran apakah amanah tersebut benar-benar dijalankan.
Komentar