TEHERAN, Radardemokrasi.com – Ketegangan di Timur Tengah kembali mencapai titik kritis pada Senin (4/5/2026). Pemerintah Iran secara resmi menyatakan bahwa pengerahan misi militer Amerika Serikat di Selat Hormuz, yang diinstruksikan oleh Presiden Donald Trump, merupakan pelanggaran nyata terhadap kesepakatan gencatan senjata yang tengah berjalan.
Pernyataan keras dari Teheran ini muncul setelah AS meningkatkan kehadiran armada tempurnya di jalur pelayaran minyak paling vital di dunia tersebut.
Iran menilai langkah Washington bukan sekadar patroli rutin, melainkan tindakan provokasi militer yang mengancam stabilitas kawasan yang sudah rapuh.
Melansir laporan Al Jazeera, Kementerian Luar Negeri Iran menegaskan bahwa setiap upaya untuk mengganggu kedaulatan wilayah perairannya akan mendapatkan respons setimpal.
Iran menganggap misi AS di bawah komando Trump adalah upaya sistematis untuk merusak diplomasi perdamaian yang sedang diupayakan oleh mediator internasional.
“Kehadiran pasukan asing di Selat Hormuz hanya akan memperkeruh suasana. Ini adalah pelanggaran terang-terangan terhadap komitmen de-eskalasi yang telah disepakati sebelumnya,” ungkap pernyataan resmi otoritas Iran.
Di sisi lain, pihak Gedung Putih berdalih bahwa misi tersebut bertujuan untuk menjamin kebebasan navigasi internasional dan melindungi kapal-kapal komersial dari ancaman sabotase.
Trump sebelumnya menyatakan tidak akan ragu menggunakan kekuatan militer untuk mengamankan kepentingan energi Amerika.
Para analis militer memperingatkan bahwa pergerakan di Selat Hormuz ini dapat memicu insiden bersenjata yang tidak disengaja.
Jika gencatan senjata benar-benar runtuh, harga minyak dunia diprediksi akan melonjak tajam dan memicu krisis energi global.
Saat ini, beberapa kapal perang Iran dilaporkan telah bergerak mendekati area patroli AS, menciptakan situasi “siaga satu” di sepanjang jalur sempit tersebut.
Komunitas internasional kini mendesak kedua belah pihak untuk menahan diri demi mencegah pecahnya perang terbuka di Teluk.
Komentar