Lombok Timur, Radardemokrasi.com – Kejari Lotim kembali menuai apresiasi dari Pemerintah Kabupaten Lombok Timur. Keberhasilan institusi penegak hukum tersebut mendampingi penagihan pajak hingga mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 10 miliar dinilai menjadi bukti nyata sinergi yang berdampak langsung terhadap keuangan daerah.
Apresiasi itu disampaikan langsung Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin saat menghadiri penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dan Kejaksaan Negeri Lombok Timur tentang Bantuan Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Rabu (29/7).
Dalam sambutannya, Bupati menegaskan kerja sama yang terjalin selama ini tidak hanya sebatas pendampingan hukum, tetapi juga berhasil mempercepat penagihan pajak dari para wajib pajak yang sebelumnya menunda kewajibannya.
“Atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada jajaran Kejari Lombok Timur yang telah bekerja sama dengan sangat baik. Berkat keterlibatan Kejari, seluruh proses berjalan lancar,” ujarnya.
Menurut Bupati, capaian PAD sebesar 10 miliar merupakan hasil nyata dari pendampingan yang dilakukan Kejari Lombok Timur. Pemerintah daerah bahkan memberikan penghargaan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Timur sebagai bentuk penghormatan atas kontribusi tersebut.
Bupati juga menegaskan penandatanganan MoU menjadi komitmen bersama untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta memberikan kepastian hukum bagi seluruh perangkat daerah.
Ia mengingatkan seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar tidak ragu berkonsultasi dengan Kejari ketika menghadapi persoalan administrasi maupun kebijakan yang berpotensi menimbulkan persoalan hukum.
Menurutnya, berbagai kasus hukum yang terjadi di sejumlah daerah harus dijadikan pelajaran agar penyelenggaraan pemerintahan tetap berjalan sesuai aturan. Karena itu, keberadaan Kejari Lombok Timur diharapkan menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan pelayanan publik yang profesional, akuntabel, sekaligus mampu menjaga peningkatan pendapatan daerah secara berkelanjutan.
Komentar