Mataram, Radardemokrasi.com – Disiplin ASN kembali ditegaskan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Hj. Indah Dhamayanti Putri saat memimpin apel pagi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTB, Selasa, 11 Agustus 2026.
Apel yang digelar di halaman kantor Disperindag NTB itu diikuti jajaran pimpinan, pejabat struktural, dan pegawai. Hadir pula Asisten III Setda NTB Hj. Eva Dewiyani serta Kepala BKD NTB Drs. Tri Budiprayitno.
Bagi Wagub, Disiplin ASN bukan sekadar perkara datang tepat waktu atau memenuhi absensi. Ia menyebut apel sebagai ruang untuk menyatukan tekad, memperbarui semangat pengabdian, sekaligus mengingatkan aparatur tentang tanggung jawab pelayanan publik.
“Disiplin ASN adalah kunci utama keberhasilan kinerja kita,” ujar Indah Dhamayanti Putri dalam amanatnya.
Ia juga meminta pegawai menjaga integritas, kejujuran, etika pelayanan, serta menjauhi penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran disiplin. Pelayanan kepada masyarakat, kata dia, harus dilakukan dengan cepat, tepat, sopan, dan sepenuh hati.
Sorotan lain mengarah pada kinerja Disperindag NTB. Wagub mengapresiasi upaya jajaran dalam menjaga stabilitas harga, mendorong pertumbuhan UMKM, serta mengawal program strategis menuju NTB Makmur Mendunia.
Kepala BKD NTB Tri Budiprayitno menambahkan bahwa Disiplin ASN berkaitan langsung dengan manajemen kepegawaian dan efektivitas organisasi. Ia mengingatkan pegawai mematuhi jam kerja, menjaga kehadiran, meningkatkan kompetensi, dan mengisi E-kinerja harian yang mulai diberlakukan sejak awal Agustus 2026.
Kepala Disperindag NTB menyatakan seluruh arahan Wagub dan BKD akan ditindaklanjuti.
Jajaran Disperindag berkomitmen bekerja lebih disiplin, memperkuat sinergi, dan meningkatkan pelayanan publik.
Pesannya jelas: Disiplin ASN tidak boleh berhenti di halaman apel. Ia harus terlihat dalam kerja sehari-hari dan dirasakan masyarakat.
Apel pagi itu akhirnya bukan sekadar seremoni. Pesan tentang disiplin, integritas, dan pelayanan publik menjadi pekerjaan rumah bagi seluruh pegawai Disperindag NTB. Tantangannya sederhana tetapi berat: memastikan setiap arahan benar-benar berubah menjadi tindakan. Sebab, kinerja birokrasi tidak dinilai dari panjangnya amanat, melainkan dari seberapa cepat masyarakat merasakan manfaat pelayanan pemerintah yang bersih, tertib, dan profesional.
Ujian sesungguhnya dimulai setelah apel berakhir, ketika disiplin harus dibuktikan melalui kerja nyata.
Komentar