Mataram, Radardemokrasi.com – Ketua Tim Kerja Pendidikan Bidang Pelayanan Dasar Biro Kesra Setda Provinsi NTB, Dr. M. Jalaluddin, M.Pd., mengikuti asistensi pengisian data SatuBeasiswa yang digelar Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) RI secara daring melalui Zoom Meeting, Kamis, 13 Agustus 2026.
Asistensi tersebut dimulai pukul 13.30 WIB berdasarkan undangan Kemdiktisaintek RI Nomor 731/DST/F2/LP.01.04/2026. Forum ini tidak sekadar mengenalkan aplikasi. Pemerintah daerah diminta memahami alur, mekanisme, sekaligus tanggung jawab dalam memasukkan data penerima bantuan pendidikan.
Dalam kegiatan itu, peserta memperoleh pembekalan mengenai onboarding aplikasi, demonstrasi penggunaan portal, serta sesi diskusi dan tanya jawab. Sistem tersebut dirancang menjadi basis pendataan, verifikasi, dan pelaporan penerima beasiswa di lingkungan Kemdiktisaintek mulai 2026.
Persoalan akurasi menjadi titik penting. Portal memuat data mahasiswa, jenis beasiswa, NIK, NIM/NPSN, nominal bantuan, bukti transfer, hingga status penerima.
Setiap pemerintah daerah dan perguruan tinggi diwajibkan menunjuk admin operator yang terdaftar dan bertanggung jawab atas validitas informasi.
Kemdiktisaintek meminta pemerintah daerah segera melakukan registrasi akun institusi dan operator. Pemadanan penerima beasiswa tahun berjalan dengan data tahun sebelumnya juga harus dilakukan, disusul pembaruan berkala sesuai jadwal yang ditentukan.
Bagi Biro Kesra Setda NTB, sistem terintegrasi ini diharapkan mempersempit ruang kesalahan administrasi dan memperkuat prinsip tepat sasaran, transparansi, serta akuntabilitas. Namun, teknologi hanya akan efektif jika pengelola disiplin memperbarui data dan memastikan setiap dokumen pendukung sesuai.
Karena itu, Biro Kesra perlu segera menetapkan satu hingga dua admin operator. Penunjukan tersebut menjadi bagian penting agar proses input, verifikasi, pemadanan, dan pelaporan tidak berhenti pada tahap sosialisasi.
Langkah berikutnya adalah sosialisasi internal kepada para pemangku kepentingan pengelola beasiswa di NTB. Monitoring berkala juga diperlukan untuk mengawasi progres pengisian, mendeteksi ketidaksesuaian, dan memastikan seluruh pembaruan dilakukan sebelum batas waktu.
Di tengah tuntutan tata kelola pemerintahan yang makin terbuka, pembenahan data beasiswa bukan pekerjaan administratif semata.
Ketepatan satu angka dapat menentukan ketepatan satu penerima. Dari sinilah integrasi sistem diuji: apakah data benar-benar menjadi alat untuk menjaga hak mahasiswa, atau sekadar memenuhi kewajiban pelaporan.
Biro Kesra NTB kini memiliki pekerjaan lanjutan yang jelas: membangun operator yang siap, data yang valid, dan pengawasan yang konsisten agar program beasiswa berjalan lebih terukur dan makin terpercaya.
Komentar