Ekonomi
Beranda / Ekonomi / Bapenda NTB Bahas Kerja Sama Perbankan dengan BRI

Bapenda NTB Bahas Kerja Sama Perbankan dengan BRI

Audiensi Online Bersama BRI (Foto: BP)
Audiensi Online Bersama BRI (Foto: BP)

Mataram, Dadardemokrasi.com – Bapenda NTB Bahas Kerja Sama Perbankan dengan BRI dalam audiensi rencana kerja sama bersama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kamis, 20 Agustus 2026.

Audiensi tersebut berlangsung secara daring melalui video conference. Pertemuan diikuti sejumlah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB untuk membahas peluang kolaborasi layanan perbankan yang dinilai dapat mendukung kebutuhan pemerintah daerah.

Bapenda NTB hadir bersama Inspektorat, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Biro Ekonomi dan Pembangunan, serta Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi NTB.
Pertemuan itu menjadi ruang koordinasi lintas perangkat daerah dengan pihak perbankan.

Pembahasan diarahkan pada peluang kerja sama yang dapat menunjang pengelolaan layanan dan transaksi keuangan daerah secara lebih efektif.

Kerja sama dengan sektor perbankan menjadi bagian penting dalam mendukung kebutuhan administrasi dan transaksi pemerintah. Bagi pemerintah daerah, penguatan sistem layanan keuangan juga berkaitan dengan tuntutan tata kelola yang semakin cepat, transparan, dan efisien.

Sembalun Dorong Swasembada Bawang Putih Nasional 2028

Kehadiran Bapenda NTB dalam audiensi tersebut menunjukkan keterlibatan perangkat daerah yang memiliki peran dalam pengelolaan pendapatan daerah. Koordinasi dengan berbagai instansi diharapkan dapat memastikan setiap rencana kerja sama berjalan sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

Belum ada rincian lebih lanjut mengenai bentuk final kerja sama yang akan dilakukan. Namun, audiensi tersebut menjadi tahap awal untuk menyamakan persepsi mengenai kebutuhan layanan perbankan dan kemungkinan dukungan PT Bank Rakyat Indonesia terhadap sistem transaksi pemerintah daerah.

Pemerintah Provinsi NTB melalui perangkat daerah terkait selanjutnya perlu memastikan setiap skema kerja sama memberikan manfaat nyata bagi pelayanan publik dan pengelolaan keuangan daerah. Efektivitas, keamanan transaksi, serta kepatuhan terhadap regulasi menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan sebelum kerja sama ditindaklanjuti.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *