Mataram, Radardemokrasi.com – Stok pangan NTB menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) dipastikan dalam kondisi aman. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyatakan ketersediaan bahan pokok mencukupi, sementara stabilitas harga terus dijaga agar masyarakat tidak terbebani menghadapi momentum akhir tahun.
Kepastian tersebut disampaikan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTB, Lalu Mirza Amir Hamzah, saat meninjau pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) ke-23 di halaman Kantor Desa Banyumulek, Kabupaten Lombok Barat, Rabu (18/11/2026).
Di lokasi kegiatan, antusiasme masyarakat terlihat tinggi. Warga berbondong-bondong mendatangi lapak penjualan untuk mendapatkan sejumlah kebutuhan pokok dengan harga lebih murah dibandingkan harga di pasaran.
Minyak goreng, telur ayam ras, dan beras menjadi komoditas yang paling banyak diburu. Bahkan, sejumlah barang tersebut ludes terjual akibat tingginya permintaan masyarakat.
Bagi warga, kegiatan semacam ini bukan sekadar pasar murah. Di tengah kebutuhan rumah tangga yang terus berjalan, selisih harga beberapa komoditas menjadi kesempatan untuk menghemat pengeluaran.
Ada pemandangan menarik dalam kegiatan tersebut. Prudance, seorang warga negara Amerika Serikat yang telah menetap selama 18 tahun di Lombok, turut mengantre untuk mendapatkan bahan pangan.
Kehadiran Prudance sekaligus memperlihatkan bagaimana kegiatan tersebut menjadi ruang pertemuan masyarakat dari berbagai latar belakang. Ia mengapresiasi pelaksanaan pasar murah itu. Bahkan, perempuan tersebut telah fasih berbahasa Indonesia dan bahasa Sasak setelah bertahun-tahun tinggal dan berbaur dengan masyarakat setempat.
Pemerintah Provinsi NTB tidak ingin kegiatan tersebut berhenti sebagai agenda seremonial. Bersama Perum Bulog, Badan Pangan Nasional (Bapanas), dan Satgas Pangan, pemerintah akan terus memperkuat koordinasi serta melakukan pemantauan terhadap ketersediaan stok dan perkembangan harga di lapangan.
Gerakan Pangan Murah juga dijadwalkan berlanjut hingga mencapai target 26 kali pelaksanaan di berbagai wilayah NTB sepanjang 2026.
Langkah ini menjadi salah satu upaya pemerintah menjaga daya beli masyarakat sekaligus mengantisipasi gejolak harga menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru.
Namun, kepastian stok tidak cukup hanya disampaikan melalui pernyataan pejabat. Pengawasan distribusi, keterjangkauan harga, dan ketersediaan barang di pasar tetap menjadi pekerjaan penting agar masyarakat benar-benar merasakan manfaat kebijakan tersebut.


Komentar