Dompu, Radardemokrasi.com -Jabatan, proyek dan janji politik kini menjadi tiga bahan yang terus masuk ke penggorengan politik Dompu. Satu isu belum dingin, isu lain menyusul. Tuduhan jual-beli jabatan beredar. Dugaan pengaturan paket proyek ikut disorot. Di sela-selanya, janji politik yang belum kunjung tiba kembali ditagihkan. Dapurnya makin panas.
Dalam politik, tiga bahan itu memang mudah terbakar.
Jabatan menyangkut kekuasaan. Proyek berhubungan dengan uang.
Sedangkan janji politik menyentuh ingatan orang-orang yang merasa pernah berdiri di barisan perjuangan.
Ketika ketiganya muncul bersamaan, publik wajar bertanya: apakah ini sekadar kebetulan, atau ada pertarungan kepentingan yang sedang berlangsung?
Pertanyaan tersebut penting. Tetapi jawabannya tidak boleh dibuat dari dugaan semata.
Isu jual-beli jabatan, misalnya, bukan perkara kecil. Jika benar terjadi, persoalannya bukan lagi sekadar transaksi posisi. Ia menyentuh harga sebuah pemerintahan. Jabatan publik seharusnya lahir dari kompetensi dan aturan, bukan dari tebal-tipisnya dompet atau kedekatan dengan penguasa.
Karena itu, setiap tudingan harus diuji. Siapa yang bicara? Apa buktinya? Siapa yang disebut?
Apakah ada transaksi? Apakah ada dokumen? Apakah ada aliran uang?
Tanpa itu, tuduhan hanya akan menjadi suara keras yang belum tentu mempunyai isi.
Begitu pula dengan dugaan pengaturan proyek.
Proyek pemerintah selalu mengundang perhatian karena di dalamnya terdapat anggaran besar dan banyak kepentingan. Ketika muncul dugaan bahwa paket pekerjaan telah diarahkan kepada kelompok tertentu, pemerintah seharusnya tidak alergi terhadap pertanyaan publik.
Justru transparansi adalah obat paling murah untuk mematikan rumor.
Buka prosesnya. Jelaskan mekanismenya. Tunjukkan aturan mainnya. Jika semuanya bersih, publik akan mempunyai alasan untuk percaya.
Namun ada satu bahan yang sering lebih sensitif daripada jabatan dan proyek: janji politik.
Janji politik memiliki umur panjang. Ia tidak hilang setelah pencoblosan selesai. Ia menempel dalam ingatan para pendukung, relawan, simpatisan, tokoh masyarakat, bahkan orang-orang yang merasa pernah mengeluarkan tenaga, waktu, dan biaya untuk memenangkan sebuah pertarungan.
Setelah kekuasaan diperoleh, pertanyaan pun muncul.
Kapan janji itu dilaksanakan?
Siapa yang mendapatkannya?
Mengapa belum terealisasi?
Dan yang paling getir: apakah semua janji memang dimaksudkan untuk ditunaikan, atau sebagian hanya diperlukan sampai kotak suara dibuka?
Di sinilah persoalannya menjadi politis.
Orang yang merasa dijanjikan sesuatu tetapi tak kunjung mendapat kepastian bisa berubah menjadi orang yang paling rajin bertanya. Bila pertanyaan tidak memperoleh jawaban, ia dapat berubah menjadi kritik. Kritik yang terus diabaikan bisa menemukan jalannya sendiri menuju media sosial.
Maka isu pun bergerak.
Satu orang mengunggah. Orang lain membagikan. Yang lain menambahkan tafsir. Kemudian muncul komentar, bantahan, tudingan dan serangan balik. Dalam beberapa hari, sebuah isu kecil bisa berubah menjadi badai politik.
Tetapi siapa yang berada di balik badai itu?
Belum tentu orang yang paling banyak bicara.
Dalam politik, orang yang menyalakan api kadang tidak terlihat. Yang tampak justru orang-orang yang berlari membawa ember, berteriak kebakaran, atau ikut meniup bara.
Karena itu, mencari “otak” di balik penggorengan politik Dompu tidak boleh dilakukan dengan menunjuk nama secara sembarangan.
Yang lebih penting adalah membaca siapa yang diuntungkan.
Apakah ada kelompok yang sedang menekan pemerintah? Apakah ada pihak yang kecewa karena janji politik belum terpenuhi? Apakah ada kelompok yang merasa tersisih dari pembagian pengaruh? Ataukah memang ada persoalan nyata yang selama ini belum dijelaskan pemerintah?
Semua kemungkinan itu harus dibuktikan.
Bupati Dompu Bambang Firdaus juga memiliki ruang paling sederhana untuk menjawabnya: keterbukaan.
Jika jabatan bersih, tunjukkan prosesnya. Jika proyek berjalan sesuai aturan, buka mekanismenya.
Jika janji politik belum terealisasi, jelaskan mana yang sudah, mana yang sedang dikerjakan, dan mana yang memang belum bisa diwujudkan.
Sebab kekosongan penjelasan selalu punya penghuni: spekulasi.
Dan spekulasi adalah minyak paling murah dalam dapur politik.
Dompu tidak membutuhkan pemerintahan yang sibuk memadamkan setiap unggahan.
Dompu membutuhkan pemerintahan yang mampu membuat fakta berbicara lebih keras daripada rumor.
Pada akhirnya, persoalannya bukan sekadar siapa yang menggoreng.
Persoalannya adalah apa yang sedang dimasak, siapa yang menyediakan bahannya, siapa yang menyalakan kompor, dan siapa yang nanti menikmati hidangannya.
Publik hanya ingin satu hal: jangan sampai setelah dapur politik mengepul, rakyat justru yang mendapat asapnya.
Komentar