Mataram, Radardemokrasi.com – Perubahan APBD NTB 2026 resmi disepakati Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama DPRD NTB melalui Rapat Paripurna, Jumat, 18 September 2026.
Kesepakatan itu datang ketika tekanan fiskal membuat setiap rupiah anggaran harus punya alasan yang jelas.
Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, dalam pendapat akhirnya menegaskan bahwa anggaran tidak boleh berhenti sebagai angka dalam dokumen. Ia harus menjelma menjadi kebijakan yang terasa di lapangan dan menyentuh kebutuhan masyarakat.
Salah satu perhatian diarahkan kepada dampak kemarau panjang. Pemerintah menyiapkan dukungan melalui Belanja Tidak Terduga untuk intervensi air bersih serta penguatan ketahanan pangan di wilayah terdampak kekeringan.
Di atas kertas, pos anggaran memang terlihat rapi. Di lapangan, masyarakat tidak minum kertas. Mereka membutuhkan air.
Perubahan APBD NTB 2026 juga menempatkan MotoGP Mandalika 2026 sebagai salah satu agenda penguatan ekonomi lokal.
Pemerintah mendorong tata kelola pariwisata yang lebih inklusif dengan melibatkan sumber daya manusia lokal.
Tahun ini, pemerintah menyebut volunteer dan marshal MotoGP Mandalika berasal 100 persen dari talenta lokal NTB. Klaim tersebut menjadi penting karena perhelatan internasional bukan hanya soal siapa yang datang menonton, tetapi juga siapa yang memperoleh manfaat ekonomi.
Di sisi lain, pemerintah daerah berjanji memperkuat tata kelola pemerintahan. Manajemen risiko, digitalisasi pengelolaan aset, serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah menjadi bagian dari agenda memperlebar ruang fiskal.
Tantangannya sederhana sekaligus rumit: pendapatan harus digenjot, sementara belanja harus semakin disiplin. Jangan sampai anggaran besar hanya menghasilkan laporan yang besar pula.
Setelah disepakati, pekerjaan sesungguhnya justru dimulai.
Pemerintah dan DPRD NTB perlu memastikan setiap program berjalan sesuai sasaran, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Sebab APBD bukan sekadar tabel angka. Ia adalah uang publik yang dititipkan untuk menjawab persoalan publik. Ketika ruang fiskal menyempit, pengawasan semestinya justru diperlebar.
Masyarakat akhirnya tidak membutuhkan seremoni anggaran.
Mereka membutuhkan hasil: air tersedia ketika kemarau, ekonomi bergerak ketika event berlangsung, dan pelayanan publik tetap berjalan ketika kas daerah sedang diuji.
Komentar