Mataram, Radardemokrasi.com –BPK Audit Pangan dan Pendidikan NTB, Sekda Minta OPD Terbuka. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyatakan siap mendukung pemeriksaan kinerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap program prioritas ketahanan pangan dan pendidikan, Kamis, 22 Oktober 2026.
Sekretaris Daerah NTB, Abul Chair, menyampaikan sikap tersebut saat memimpin entry meeting BPK Perwakilan NTB di Kantor Gubernur NTB, Mataram. Ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait membuka akses data dan dokumen yang dibutuhkan tim pemeriksa.
Ketahanan pangan dan pendidikan, menurut Abul, bukan sekadar program unggulan pemerintah. Keduanya menyangkut kebutuhan masyarakat hari ini sekaligus menentukan kualitas kehidupan generasi mendatang.
Ketahanan pangan berkaitan dengan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan hidup. Adapun pendidikan menjadi bekal untuk memperbaiki masa depan. Karena itu, pengelolaan anggaran, distribusi, serta pemanfaatan sarana dan prasarana di kedua sektor tersebut perlu diperiksa secara mendalam.
Abul menginstruksikan pimpinan perangkat daerah agar tidak menghambat pengumpulan data maupun penyediaan dokumen. Ia juga meminta Inspektorat Daerah mendampingi OPD untuk memperlancar komunikasi dengan tim pemeriksa.
Pemeriksaan, kata dia, semestinya tidak dipandang sebagai ancaman bagi birokrasi. Hasil audit justru dapat menjadi kesempatan untuk menemukan kelemahan dan memperbaiki tata kelola program.
Inspektur Provinsi NTB, Budi Herman, berharap proses tersebut berjalan sebagai sarana evaluasi sekaligus pembinaan. Ia meminta tim BPK mempertimbangkan kondisi OPD dan membantu perangkat daerah memahami kriteria pemeriksaan yang harus dipenuhi.
Dari pihak pemeriksa, Pemeriksa Ahli Madya BPK Perwakilan NTB, I Gusti Ngurah Kawindra, mengapresiasi kesiapan pemerintah provinsi. Ia menjelaskan, audit kinerja memerlukan validasi dan penyelarasan desain pemeriksaan bersama entitas yang diperiksa.
Desain itu akan memuat tujuan audit, pertanyaan pemeriksaan, hingga kriteria penilaian yang selanjutnya dibahas secara teknis dengan OPD pengampu program.
Kehadiran BPK diharapkan membantu memastikan program ketahanan pangan dan pendidikan berjalan sesuai tujuan. Namun, keterbukaan dalam proses pemeriksaan perlu diikuti tindak lanjut nyata atas setiap kelemahan yang ditemukan.
Audit bukan sekadar urusan melengkapi dokumen atau memenuhi permintaan pemeriksa. Ukuran pentingnya terletak pada perbaikan tata kelola, ketepatan penggunaan anggaran, dan manfaat program yang benar-benar dirasakan masyarakat NTB.
Komentar