Mataram, Radardemokrasi.com – Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mendapat perhatian Komisi Informasi. Tim Komisi Informasi melakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) untuk melihat langsung pelaksanaan pelayanan informasi sekaligus memastikan masyarakat memperoleh akses informasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Kunjungan tersebut diterima Sekretaris Dislutkan Provinsi NTB di Mataram, Senin (9/11/2026). Agenda ini menjadi bagian dari upaya menilai sejauh mana badan publik menjalankan kewajibannya dalam menyediakan informasi secara transparan, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam kegiatan tersebut, tim Komisi Informasi tidak hanya melakukan koordinasi, tetapi juga meninjau sarana dan prasarana ruang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Sejumlah fasilitas pendukung pelayanan informasi turut menjadi perhatian dalam proses monitoring dan evaluasi.
Peninjauan itu penting. Sebab, keterbukaan informasi tidak cukup hanya menjadi slogan yang terpampang di lingkungan perkantoran. Masyarakat membutuhkan sistem pelayanan yang jelas, fasilitas memadai, serta kemudahan memperoleh informasi publik ketika dibutuhkan.
Di tengah tuntutan masyarakat terhadap pemerintahan yang transparan, keberadaan PPID menjadi salah satu pintu penting untuk memastikan hak masyarakat atas informasi terpenuhi. Karena itu, hasil evaluasi diharapkan menjadi bahan perbaikan bagi Dislutkan NTB dalam meningkatkan kualitas pelayanan.
Respons positif juga datang dari masyarakat. Muslim, warga Lombok Timur, mengaku senang dengan adanya kunjungan Komisi Informasi tersebut. Baginya, kegiatan semacam ini menjadi perhatian penting terhadap pelayanan informasi publik yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat.
Kebanggaan serupa disampaikan Talib, warga lainnya. Ia menyambut baik kegiatan tersebut sebagai bagian dari dorongan agar badan publik semakin terbuka dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Dukungan masyarakat itu sekaligus menjadi pengingat bahwa keterbukaan bukan semata urusan penilaian antarlembaga. Ada hak publik yang harus dijaga dan dipenuhi oleh setiap instansi pemerintah.
Melalui Monev ini, Dislutkan NTB diharapkan semakin optimal membangun tata kelola informasi yang transparan dan akuntabel. Namun, ukuran keberhasilannya bukan hanya kelengkapan ruangan PPID atau fasilitas pelayanan, melainkan sejauh mana masyarakat benar-benar merasakan kemudahan memperoleh informasi yang dibutuhkan.
Komentar