Lombok Utara, Radardemokrasi.com – Nelayan Lombok Utara masih menghadapi persoalan klasik: sulit mengakses BBM bersubsidi, minim fasilitas tambat labuh, hingga belum kuatnya perlindungan wilayah tangkap. Keluhan itu mengemuka dalam kegiatan Rembuk Agraria Pesisir yang digelar DPD Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Kabupaten Lombok Utara, Rabu, 11 November 2026.
Kegiatan tersebut menjadi ruang bagi nelayan tradisional dan perempuan pesisir untuk menyampaikan persoalan yang selama ini membayangi kehidupan mereka. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB hadir mewakili Gubernur NTB sebagai narasumber dalam forum tersebut.
Para nelayan meminta pemerintah mempermudah akses BBM bersubsidi melalui ketersediaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN). Mereka juga mendesak penyediaan fasilitas tambat labuh perahu, perlindungan wilayah tangkap, serta bantuan sarana dan alat tangkap yang memadai.
Tak hanya soal kebutuhan melaut, nelayan turut menyoroti jaminan keselamatan kerja. Mereka berharap pemerintah memfasilitasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan atau asuransi nelayan, memperkuat koperasi, memberikan bantuan usaha, serta membuka dukungan pendidikan bagi anak-anak nelayan.
Kelompok perempuan pesisir pun menyampaikan kebutuhan yang tak kalah mendesak. Mereka membutuhkan sarana pengolahan dan penyimpanan hasil perikanan, fasilitas pemasaran yang layak, serta pelatihan dan pendampingan agar produk olahan memiliki kualitas dan daya saing lebih baik.
Berbagai tuntutan itu memperlihatkan bahwa persoalan masyarakat pesisir tidak berhenti pada hasil tangkapan. Akses ekonomi, keselamatan kerja, pendidikan, dan perlindungan ruang hidup menjadi bagian dari kebutuhan yang harus dijawab pemerintah.
Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTB menyebut persoalan nelayan Lombok Utara juga terjadi di berbagai daerah Indonesia. Namun, masyarakat setempat dinilai memiliki modal penting berupa kearifan lokal dalam menjaga sumber daya laut.
Terkait akses BBM bersubsidi, pemerintah mengakui masih terdapat kendala administrasi. Di antaranya kepemilikan Pas Kecil dan Elektronik Buku Kapal Perikanan (e-BKP), yang menjadi dokumen penting untuk mengakses layanan bagi nelayan.
Pemprov NTB mengklaim telah memfasilitasi penerbitan dokumen bagi sekitar 500 nelayan sepanjang 2026. Jika digabungkan dengan fasilitasi pemerintah kabupaten/kota dan organisasi nonpemerintah, jumlahnya mencapai sekitar 600 nelayan.
Untuk 2027, pemerintah merencanakan penerbitan Pas Kecil bagi 5.000 nelayan. Pendampingan juga dinilai penting karena sebagian nelayan masih kesulitan mengurus administrasi melalui layanan digital.
Pemerintah menyatakan siap memfasilitasi kebutuhan nelayan, termasuk penataan ruang pesisir agar aktivitas penangkapan ikan dan usaha lainnya berjalan sesuai aturan.
Komitmen tersebut merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.
Namun, bagi nelayan, ukuran keberhasilan bukan sekadar rencana penerbitan dokumen atau janji fasilitasi. Kemudahan BBM, kepastian wilayah tangkap, jaminan keselamatan, dan fasilitas usaha tetap menjadi pekerjaan yang harus dibuktikan melalui tindakan nyata pemerintah.
Komentar