Mataram, Radardemokrasi.com – Bali-NTB-NTT mulai membangun kekuatan perdagangan regional melalui kerja sama lintas provinsi. Tiga daerah di kawasan Nusa Tenggara dan Bali itu menyiapkan sejumlah langkah konkret untuk memperluas pasar, memperkuat konektivitas perdagangan, serta meningkatkan daya saing komoditas unggulan.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat, H. Lalu Wiranata, S.IP., MA., mengikuti rapat tindak lanjut koordinasi rencana aksi kerja sama perdagangan tersebut secara daring, Rabu (18/11/2026).
Ia didampingi Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri (PPDN), Lalu Afghan Muharor, ST., M.Ak., dan Analis Perdagangan, Rahmat Wira Putra.
Rapat itu turut dihadiri Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali, Drs. I Gusti Ngurah Wiryanata, M.Si., beserta jajaran dan perwakilan Disperindag Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Pembahasan diarahkan pada penguatan sinergi perdagangan dalam negeri maupun luar negeri. Disperindag Bali mengusulkan empat ruang lingkup kerja sama yang akan dijalankan selama lima tahun ke depan.
Salah satu agenda yang menjadi perhatian adalah penyusunan platform digital atau katalog digital bersama pada Desember 2026. Fasilitas ini dirancang untuk mempertemukan pelaku UMKM dari Bali, NTB, dan NTT dalam satu ruang pemasaran virtual.
Melalui platform tersebut, pelaku usaha diharapkan tidak hanya memperoleh akses promosi, tetapi juga membuka peluang transaksi langsung antardaerah. Dengan begitu, produk unggulan daerah memiliki kesempatan lebih luas menembus pasar regional maupun nasional.
Agenda lainnya menyangkut identifikasi komoditas surplus dan defisit di masing-masing provinsi. Pemetaan ini penting untuk mengetahui daerah yang memiliki kelebihan produksi sekaligus wilayah yang membutuhkan pasokan komoditas tertentu.
Data tersebut nantinya menjadi dasar pengembangan perdagangan antardaerah, termasuk peluang mendorong komoditas potensial menuju pasar ekspor.
Dalam rapat itu juga disampaikan arahan Gubernur NTB agar setiap kerja sama perdagangan dengan wilayah lain turut melibatkan KR-BNN. Langkah tersebut dimaksudkan untuk memperkuat koordinasi dan memastikan kolaborasi berjalan lebih terarah.
Sebagai tindak lanjut, ketiga provinsi akan menggelar rapat koordinasi dengan melibatkan pelaku usaha melalui pendekatan business to business (B2B).
Pertemuan itu diharapkan menghasilkan pembahasan lebih konkret mengenai kebutuhan pasar, potensi komoditas, peluang transaksi, serta pola kemitraan bisnis.
Namun, keberhasilan kerja sama ini nantinya tidak cukup diukur dari kesepakatan di atas meja. Ketersediaan pasokan, kepastian transaksi, dan keterlibatan pelaku UMKM menjadi ukuran penting agar kolaborasi Bali-Nusa Tenggara benar-benar memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat.


Komentar