Dompu, Radardemokrasi.com – Dompu Tercekik Kekeringan. Kalimat itu bukan sekadar pengulangan untuk menarik perhatian pembaca. Ia adalah cermin kenyataan yang kini dihadapi ribuan warga Kabupaten Dompu ketika musim kemarau mulai memperlihatkan wajah paling kerasnya.
Pemerintah Kabupaten Dompu telah menetapkan Status Darurat Siaga Bencana Kekeringan melalui Keputusan Bupati Dompu Nomor 100.3.3.2/129/BPBD/2026 tertanggal 23 Juni 2026. Kebijakan tersebut diambil sebagai langkah antisipasi menghadapi dampak fenomena El Niño yang diperkirakan mengurangi curah hujan sekaligus mengancam ketersediaan air bagi masyarakat dan sektor pertanian.
Penetapan status darurat merupakan langkah yang tepat. Namun, keputusan itu tidak boleh berhenti sebagai produk administrasi. Status darurat harus menjadi komando untuk mempercepat seluruh upaya penyelamatan warga yang mulai kesulitan memperoleh kebutuhan paling mendasar: air bersih.
Fakta di lapangan menunjukkan ancaman itu bukan lagi sekadar prediksi. Kecamatan Woja dan Kecamatan Pajo kini menjadi wilayah yang paling terdampak. Di Kecamatan Woja, Desa Baka Jaya, Desa Nowa, hingga Kelurahan Kandai II, khususnya Lingkungan Ginte, mulai menghadapi kelangkaan air bersih. Kondisi geografis berupa perbukitan batu cadas membuat masyarakat semakin kesulitan mendapatkan sumber air ketika musim kemarau berlangsung.
Di Kecamatan Pajo, situasinya tidak jauh berbeda. Sejumlah desa mulai mengalami penurunan pasokan air bersih harian dan masuk dalam prioritas penanganan darurat oleh BPBD Dompu. Bagi masyarakat, persoalan ini bukan hanya soal kesulitan mandi atau mencuci. Air adalah kebutuhan pokok yang menentukan kesehatan, kebersihan, hingga keberlangsungan kehidupan sehari-hari.
Ancaman tersebut semakin diperkuat dengan peringatan BMKG Stasiun Klimatologi Nusa Tenggara Barat yang menetapkan Kecamatan Kempo dan Kecamatan Manggalewa dalam status waspada kekeringan meteorologis. Artinya, wilayah terdampak sangat mungkin bertambah apabila curah hujan terus menurun selama puncak musim kemarau.
Di tengah situasi itu, langkah BPBD Dompu yang memangkas birokrasi pelayanan patut diapresiasi. Permintaan dropping air bersih kini dapat diproses lebih cepat sehingga armada tangki segera menjangkau wilayah yang mengalami kedaruratan. Dalam kondisi krisis, pelayanan yang cepat jauh lebih dibutuhkan daripada prosedur yang panjang.
Namun, distribusi air bersih dengan mobil tangki hanyalah jawaban sementara. Setiap musim kemarau, persoalan yang sama selalu berulang. Ini menjadi pertanda bahwa Dompu membutuhkan solusi yang lebih mendasar dan berjangka panjang.
Pemerintah daerah bersama pemerintah provinsi dan pemerintah pusat harus menjadikan krisis ini sebagai momentum memperkuat ketahanan air.
Pembangunan embung, sumur bor, jaringan distribusi air bersih, konservasi daerah resapan, hingga pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan tidak lagi bisa ditunda. Tanpa langkah tersebut, status darurat hanya akan menjadi agenda tahunan yang terus berulang.
Kekeringan juga membawa ancaman serius terhadap sektor pertanian yang menjadi penopang ekonomi masyarakat Dompu.
Berkurangnya pasokan air berpotensi menurunkan hasil panen, melemahkan pendapatan petani, hingga memengaruhi stabilitas harga pangan. Dampaknya akan dirasakan jauh melampaui wilayah yang saat ini mengalami kesulitan air bersih.
Yang tidak kalah penting adalah memastikan seluruh bantuan tepat sasaran. Jangan sampai masih ada warga yang harus membeli air dengan harga mahal atau berjalan jauh hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam situasi seperti ini, kecepatan pemerintah menjadi ukuran nyata keberpihakan kepada masyarakat.
Status darurat yang telah ditetapkan sejak 23 Juni 2026 harus menjadi titik awal kerja bersama.
Pemerintah, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, relawan, hingga seluruh elemen masyarakat perlu bergotong royong menghadapi ancaman kekeringan yang diperkirakan masih berlangsung selama musim kemarau.
Pada akhirnya, kekeringan bukan hanya menguji kekuatan alam. Ia juga menguji kecepatan, kepedulian, dan keseriusan negara dalam melindungi rakyatnya. Di Dompu hari ini, masyarakat tidak membutuhkan janji baru. Mereka membutuhkan tindakan nyata, karena setiap tetes air yang terlambat tiba adalah beban yang harus dipikul oleh warga yang sudah lebih dulu tercekik oleh kekeringan. [Ab]
Komentar