JAKARTA, Radardemokrasi.com – Gelombang massa buruh dari berbagai elemen memadati jantung Ibu Kota Jakarta dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day, Jumat (1/5/2026).
Selain menyuarakan 11 tuntutan utama, aksi tahun ini menjadi sorotan lantaran kehadiran Presiden RI Prabowo Subianto di tengah-tengah massa.
Pusat peringatan terbagi di dua titik utama, yakni kawasan Monumen Nasional (Monas) yang bertajuk May Day Fiesta, serta aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan.
Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, peringatan May Day 2026 di Monas dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
Di hadapan ratusan ribu buruh yang memenuhi Silang Monas, Presiden menyampaikan pidato mengenai komitmen pemerintah dalam melindungi hak-hak pekerja di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo mengumumkan langkah konkret dengan menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) terkait pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Kesejahteraan Buruh.
“Negara akan membela buruh dan melawan PHK! Satgas ini dibentuk untuk memastikan perlindungan bagi pekerja yang terdampak dinamika ekonomi dan konflik global,” tegas Presiden di atas panggung utama Monas, Jumat sore.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang juga Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menyerahkan 11 poin tuntutan kepada pemerintah.
Beberapa isu krusial yang ditekan oleh massa aksi antara lain:
Pengesahan RUU Ketenagakerjaan yang baru untuk menggantikan aturan yang dianggap merugikan.
- Hapus Outsourcing dan Tolak Upah Murah (HOSTUM).
- Reformasi Pajak: Buruh mendesak kenaikan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi Rp 7,5 juta serta penghapusan pajak pada THR, pesangon, dan jaminan pensiun.
- Perlindungan Driver Ojol: Mendesak regulasi yang memotong biaya komisi aplikasi maksimal 10 persen.
- Penyelamatan Industri: Moratorium industri semen dan perlindungan sektor tekstil (TPT) dari ancaman kebangkrutan.
“Kami meminta agar pesangon dan THR tidak dikenakan pajak karena itu adalah pertahanan terakhir kaum buruh,” ujar Said Iqbal dalam orasinya.
Sementara itu, aksi di depan Gedung DPR RI berlangsung lebih dinamis.
Ribuan buruh dari berbagai aliansi, termasuk KASBI, memilih bertahan di Senayan untuk mendesak para wakil rakyat segera meratifikasi Konvensi ILO Nomor 190 tentang penghapusan kekerasan di tempat kerja.
Pantauan di lapangan menunjukkan arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto menuju Slipi sempat mengalami kelumpuhan total sejak pukul 10.00 WIB.
Pihak kepolisian mengerahkan ribuan personel untuk menjaga kondusivitas, terutama karena adanya iring-iringan bus buruh yang datang dari daerah penyangga seperti Bekasi, Karawang, dan Tangerang.
Polda Metro Jaya melaporkan bahwa secara umum aksi berlangsung tertib meski terdapat laporan 101 orang sempat diamankan untuk dimintai keterangan terkait gangguan ketertiban kecil di sekitar area demo.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menyiagakan sekitar 1.400 petugas kebersihan dari Dinas Lingkungan Hidup (PPSU) untuk memastikan kawasan Monas dan protokol kembali bersih segera setelah massa membubarkan diri pada pukul 18.00 WIB.
Komentar