Radardemokrasi.com – Situasi di Timur Tengah kembali berada di ambang ketidakpastian setelah Amerika Serikat (AS) dan Israel secara resmi menolak proposal perdamaian terbaru yang diajukan Iran hari ini, Kamis (30/4/2026).
Penolakan ini terjadi tepat saat masa berlaku gencatan senjata dua pekan yang dimediasi Pakistan mendekati batas akhirnya, memicu kekhawatiran akan dimulainya kembali gelombang serangan udara besar-besaran.
Proposal yang diajukan Teheran melalui mediator di Islamabad tersebut mencakup rencana “tiga tahap” untuk mengakhiri perang.
Namun, Gedung Putih dan pemerintah Israel menilai dokumen tersebut sama sekali tidak menawarkan konsesi nyata terkait penghentian program nuklir dan rudal balistik Iran yang menjadi syarat mati bagi sekutu.
Sekretaris Negara AS, Marco Rubio, dalam keterangannya menegaskan bahwa Washington tidak akan menerima kesepakatan yang membiarkan Iran mempertahankan kontrol absolut atas Selat Hormuz sambil terus memajukan kapasitas nuklirnya.
“Iran mencoba mengakhiri perang dengan syarat mereka sendiri tanpa menghentikan ancaman nuklir. Itu bukan negosiasi, itu adalah tuntutan yang tidak berdasar,” ujar Rubio mengutip laporan The Wall Street Journal hari ini.
Di Yerusalem, Perdana Menteri Israel menyatakan bahwa “perubahan wajah Timur Tengah” adalah target utama mereka dan operasi militer tidak akan benar-benar berhenti sebelum seluruh material nuklir yang diperkaya di Iran diamankan.
Israel tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan operasi militer jika tidak ada jaminan keamanan jangka panjang.
Kondisi di Selat Hormuz semakin kritis. Meski secara teknis masih dalam masa gencatan senjata, jalur tersebut praktis tertutup bagi sebagian besar kapal komersial global.
AS masih memberlakukan “kontra-blokade” terhadap seluruh kapal yang menuju pelabuhan Iran sebagai balasan atas tindakan Teheran yang menyandera arus minyak dunia.
Laporan intelijen satelit terbaru menunjukkan bahwa Iran mulai kehabisan kapasitas penyimpanan minyak akibat blokade tersebut.
Minyak-minyak mentah Iran kini dilaporkan terpaksa disimpan dalam tangki-tangki tua yang sudah tidak layak di wilayah Ahvaz dan Khuzestan, yang sewaktu-waktu berisiko menimbulkan bencana lingkungan.
Di dalam negeri Iran, tekanan terhadap pemerintahan baru semakin meningkat. Sejak tewasnya Pemimpin Tertinggi Ali Khamenei dalam serangan udara pada Februari lalu, suksesi kepemimpinan oleh putranya masih dibayang-bayangi oleh protes massa yang dipicu oleh hancurnya infrastruktur baja dan energi.
Laporan Reuters menyebutkan bahwa serangan koalisi sebelumnya telah melumpuhkan sekitar 25 hingga 30 persen total produksi baja Iran, yang merupakan tulang punggung ekonomi selain minyak.
Sebaliknya, Iran dilaporkan terus mempererat kerja sama dengan Rusia dan China sebagai upaya terakhir untuk bertahan dari kampanye “Operation Economic Fury” yang diluncurkan AS.
Moskow dan Beijing sebelumnya telah memveto draf resolusi Dewan Keamanan PBB terkait pembukaan paksa Selat Hormuz, yang memperdalam keterbelahan posisi negara-negara besar dalam konflik ini.
Presiden AS Donald Trump telah mengirimkan sinyal kuat bahwa militer AS akan tetap berada di kawasan tersebut hingga sebuah “perjanjian nyata” dipatuhi sepenuhnya.
Di saat yang sama, pengerahan unit marinir dan pasukan lintas udara AS ke pangkalan-pangkalan di sekitar Teluk Persia terus berlangsung.
Dengan berakhirnya tenggat waktu hari ini tanpa adanya kesepakatan baru, dunia kini menanti apakah koalisi AS-Israel akan meluncurkan fase serangan berikutnya atau apakah saluran diplomasi di menit-menit terakhir melalui Oman masih bisa menyelamatkan kawasan dari perang total.
Komentar