RIYADH, Radardemokrasi.com – Pemerintah Arab Saudi dilaporkan mulai membatasi akses militer Amerika Serikat (AS) terhadap pangkalan-pangkalan udara dan ruang angkasa di wilayah kerajaan tersebut.
Kebijakan ini diambil lantaran Riyadh khawatir wilayahnya akan menjadi sasaran serangan balasan dari Iran jika AS meluncurkan operasi ofensif dari tanah Saudi.
Langkah ini menandakan pergeseran signifikan dalam kerja sama pertahanan kedua negara, di mana Saudi kini lebih mengutamakan stabilitas domestik dan keamanan nasionalnya di tengah ketegangan regional yang meningkat.
Melansir laporan dari Al Mayadeen, Jumat (8/5/2026), otoritas Arab Saudi telah menyampaikan kepada Pentagon bahwa mereka tidak mengizinkan jet tempur atau pesawat nirawak (drone) AS menggunakan ruang udara mereka untuk menyerang sasaran yang terkait dengan Iran atau kelompok-kelompok sekutunya.
Pemerintah Saudi ingin memastikan bahwa mereka tetap berada dalam posisi netral untuk menghindari konfrontasi langsung dengan Teheran.
“Arab Saudi membatasi akses militer AS ke wilayah dan ruang udaranya untuk melancarkan serangan terhadap kelompok-kelompok yang didukung Iran”, demikian bunyi laporan tersebut mengutip sumber internal.
Riyadh dilaporkan merasa “tidak nyaman” jika fasilitas militer mereka, seperti Pangkalan Udara Prince Sultan, digunakan sebagai titik tolak serangan udara yang dapat memicu eskalasi perang besar-besaran.
Saudi khawatir bahwa Iran akan melihat dukungan tersebut sebagai bentuk agresi langsung, yang kemudian dapat memicu serangan balasan terhadap infrastruktur energi vital milik kerajaan.
Kekhawatiran ini sangat beralasan mengingat memori serangan terhadap fasilitas minyak Aramco di masa lalu yang sangat berdampak pada ekonomi global.
Pembatasan ini menempatkan militer AS dalam posisi sulit, karena mereka harus mencari jalur alternatif atau pangkalan lain di wilayah tersebut untuk menjalankan misi operasionalnya.
Di sisi lain, hal ini menunjukkan keberanian diplomatik Arab Saudi untuk mulai berkata “tidak” pada sekutu lamanya demi menjaga kesepakatan de-eskalasi dengan Iran yang telah dibangun dalam beberapa tahun terakhir.
Hingga saat ini, pihak Departemen Pertahanan AS belum memberikan komentar resmi terkait pembatasan akses udara tersebut, namun laporan ini menegaskan bahwa kerja sama militer di Timur Tengah sedang mengalami redefinisi besar.
Komentar