DOMPU, Radardemokrasi.com – Situasi pemerintahan di Kabupaten Dompu tengah menjadi sorotan publik. Bukan karena bencana alam, melainkan karena dugaan ketidakharmonisan antara Bupati dan Wakil Bupati yang dinilai mulai berdampak pada jalannya pemerintahan.
Sejumlah kalangan masyarakat menilai, kondisi tersebut membuat roda birokrasi berjalan tidak optimal. Program pembangunan disebut stagnan, sementara aparatur di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kebingungan menentukan arah kebijakan.
Di sisi lain, persoalan mendasar daerah belum tertangani secara maksimal. Petani jagung mengeluhkan harga yang terus merosot, infrastruktur jalan di beberapa wilayah belum mendapat perbaikan, dan angka pengangguran di kalangan pemuda masih menjadi pekerjaan rumah serius.
Masyarakat pun mempertanyakan soliditas kepemimpinan daerah. Bupati dan Wakil Bupati dinilai memiliki tanggung jawab yang sama, mengingat keduanya dipilih dalam satu paket dan dibiayai melalui anggaran yang bersumber dari pajak rakyat.
“Rakyat tidak seharusnya menanggung dampak dari konflik elite. Yang dibutuhkan saat ini adalah kerja nyata, bukan dinamika yang berujung pada kebuntuan,” ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.
Kondisi ini juga memunculkan kekhawatiran adanya tarik-menarik kepentingan dalam pengelolaan APBD serta potensi munculnya kubu-kubuan di internal birokrasi. Bahkan, perang pernyataan di ruang publik dinilai semakin memperkeruh suasana.
Sejumlah pihak mendorong adanya langkah konkret untuk meredam situasi. Di antaranya, memperjelas pembagian tugas antara kepala daerah dan wakilnya secara terbuka, menjaga profesionalitas birokrasi dari kepentingan pribadi, serta memfokuskan energi pada penyelesaian persoalan utama daerah seperti kemiskinan dan ketertinggalan.
Pengamat menilai, masa jabatan yang terbatas seharusnya dimanfaatkan untuk meninggalkan legacy pembangunan, bukan konflik berkepanjangan.
Jika tidak segera diselesaikan, kondisi ini berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Pada akhirnya, masyarakat berharap kepemimpinan di Dompu kembali solid dan mampu menjawab kebutuhan rakyat.
Sebab bagi warga, yang terpenting bukan siapa yang paling benar, melainkan siapa yang benar-benar bekerja.
Komentar