Mei 2026.
Kabupaten Dompu kembali gaduh oleh satu agenda yang selalu terdengar mewah di telinga birokrasi: lelang jabatan. Sebanyak 11 kursi pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) resmi dibuka. Jabatan yang ditawarkan berjejer rapi, mulai dari Sekretaris DPRD, Kepala BKD, Kepala PUPR, hingga Kasat Pol PP. Semuanya diperebutkan. Semuanya dipoles dengan bahasa “transparansi”, “profesionalisme”, dan “reformasi birokrasi”.
Pertanyaannya sederhana: Apa arti sebuah lelang jabatan jika wajah pembangunan daerah masih begitu-begitu saja?
Rakyat tidak sedang membutuhkan parade seremoni birokrasi. Rakyat tidak sedang haus melihat ASN berpakaian rapi yang sibuk presentasi di depan panelis. Yang dibutuhkan rakyat hari ini adalah hasil; bukan pidato, bukan slogan, apalagi sekadar wajah lama yang berganti posisi lalu kembali duduk nyaman di balik meja empuk kekuasaan.
Lelang jabatan mestinya menjadi arena pertarungan gagasan, bukan arena pertarungan kedekatan, apalagi lomba mencari simpati kekuasaan. Lebih parah lagi jika agenda ini hanya menjadi panggung formalitas untuk menghidupkan kembali pemain-pemain lama yang selama ini gagal membaca arah penderitaan rakyat.
Sebab, di saat kursi-kursi itu diperebutkan, rakyat justru dipaksa menonton kenyataan pahit tentang tata kelola birokrasi yang belum benar-benar sehat.
Temuan BPK NTB terbaru mungkin dianggap “kecil” oleh sebagian pejabat. Angkanya sekitar Rp1,2 miliar. Bagi mereka, mungkin itu hanya angka administratif, sekadar “kecolongan”, atau masalah basis data PNS yang belum diverifikasi. Cukup dengan pengembalian kerugian negara, urusan dianggap selesai dan aman.
Tetapi bagi rakyat kecil di Dompu, Rp1,2 miliar bukan angka kecil. Itu angka fantastis yang bisa membantu kehidupan masyarakat miskin, memperbaiki jalan desa, menghidupkan UMKM, membantu petani yang tercekik harga pupuk, atau mengobati warga yang tak mampu membeli obat.
Ironisnya, ketika rakyat kecil salah langkah sedikit saja, negara datang dengan wajah garang, cepat, dan agresif. Namun, ketika aparatur negara melakukan kekeliruan yang berdampak pada kerugian negara, ujung-ujungnya hanya “dipanggil”, “dibina”, lalu “diminta mengembalikan”.
Sesederhana itukah hukum bekerja di republik birokrasi ini?
Publik berhak curiga. Publik berhak bertanya. Akankah para peserta lelang jabatan ini benar-benar mampu mengunci rapat kebocoran birokrasi? Ataukah mereka justru hanya menjadi generasi baru yang mewarisi pola lama?
Hari ini, wajah-wajah lama dan baru mulai bermunculan membawa map, berkas, serta visi-misi yang kadang terlalu indah untuk dipercaya. Namun, pertanyaan rakyat jauh lebih tajam daripada sekadar presentasi panelis:
Apa yang sebenarnya kalian bawa untuk Dompu? Apakah kalian datang dengan otak penuh solusi, atau hanya dengan suara keras namun kosong makna? Apakah kalian hadir dengan keberanian membongkar kebiasaan buruk birokrasi, atau justru datang untuk menyesuaikan diri dengan budaya nyaman yang membuat daerah berjalan di tempat?
Dompu hari ini tidak membutuhkan pejabat yang sekadar pandai bicara di ruang ber-AC. Dompu membutuhkan komandan lapangan yang berani berpikir keras di tengah badai efisiensi anggaran.
Era sekarang bukan era berpesta anggaran. Ini era penghematan. Era ketika seorang pejabat diuji bukan dari seberapa mahal mobil dinasnya, melainkan seberapa cerdas ia mengelola keterbatasan untuk menghasilkan perubahan nyata.
Jika anggaran dipotong, apa strategi kalian? Jika PAD seret, apa terobosan kalian? Jika rakyat menjerit soal ekonomi, apa solusi konkret kalian?
Jangan datang dengan janji kosong. Jangan menjual retorika murahan. Jangan hanya pandai menyusun kata “inovasi” dalam makalah, tetapi lumpuh ketika menghadapi realitas lapangan. Seorang pejabat bukan sekadar pajangan pemerintah daerah; ia adalah otak pembangunan.
Seorang pembantu Bupati maupun Wakil Bupati harus memiliki keberanian berpikir lebih jauh daripada sekadar menjalankan rutinitas administrasi. Mereka harus mampu menjadi pemberi arah, pemberi solusi, dan pemberi tekanan positif bagi kemajuan daerah.
Dompu bukan daerah miskin sumber daya. Dompu itu kaya. Laut, pertanian, peternakan, tambang, hingga pariwisata tersedia. Energi sosial masyarakatnya pun besar. Namun, berkali-kali daerah ini justru terlihat miskin dalam tata kelola dan keberanian berpikir. Yang hilang bukan potensi, melainkan kecerdasan dalam mengelola potensi itu sendiri.
Oleh karena itu, lelang jabatan kali ini jangan hanya melahirkan pejabat administratif. Lahirlah pemimpin-pemimpin yang punya nyali; yang mampu menolak pemborosan, berani memotong budaya ABS (Asal Bapak Senang), dan berani berkata benar di depan kekuasaan. Pemimpin yang tidak hanya sibuk menyenangkan atasan, tetapi juga memikirkan masa depan rakyat.
Sejarah daerah tidak pernah mencatat siapa ASN yang paling rapi berpakaian. Sejarah hanya mencatat siapa yang benar-benar bekerja untuk rakyat. Dan Dompu hari ini sedang tidak butuh pejabat yang sekadar duduk.
Dompu sedang menunggu orang-orang yang bisa berpikir.
Komentar