Mataram, Radardemokrasi.com – APBD Harus menjadi pesan utama yang ditegaskan Gubernur Nusa Tenggara Barat dalam mengawal pembangunan daerah. Menurutnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak boleh hanya menjadi dokumen administratif, tetapi wajib memberikan manfaat nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Penegasan itu disampaikan Gubernur saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB dengan agenda Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi NTB Tahun Anggaran 2025, Rabu, 22 Juli 2026.
Dalam pemaparannya, pemerintah daerah mencatat realisasi pendapatan daerah mencapai 99,79 persen, sedangkan realisasi belanja daerah menyentuh angka 93,14 persen. Capaian tersebut dinilai menjadi indikator bahwa pelaksanaan APBD berjalan efektif, namun tetap membutuhkan evaluasi agar manfaatnya semakin dirasakan masyarakat.
Pemerintah Provinsi NTB juga menegaskan komitmennya memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.
Langkah strategis yang akan terus didorong meliputi penguatan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, penataan serta optimalisasi aset daerah, percepatan pembangunan infrastruktur untuk memperkuat konektivitas dan pertumbuhan ekonomi, hingga menekan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang tidak produktif melalui evaluasi berkelanjutan.
Gubernur menilai sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD merupakan kunci agar setiap rupiah APBD benar-benar menghasilkan dampak positif bagi masyarakat. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu mempercepat pembangunan yang merata di seluruh wilayah NTB.
Seorang warga Kelurahan Kandai II, Dompu, Rahman, mengatakan masyarakat berharap penggunaan APBD benar-benar menyentuh kebutuhan dasar warga, terutama peningkatan jalan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Kalau anggaran benar-benar diarahkan untuk kepentingan rakyat, kami yakin manfaatnya akan lebih terasa hingga ke desa dan kelurahan,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Siti Aminah, warga Desa Mangge Nae. Ia berharap pemerintah terus mengawal penggunaan anggaran secara terbuka sehingga pembangunan berjalan tepat sasaran dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dengan capaian yang telah diraih, Pemerintah Provinsi NTB optimistis kualitas pengelolaan APBD akan terus meningkat sebagai fondasi pembangunan yang berkelanjutan dan berpihak kepada kepentingan rakyat.
Komentar