Dompu, Radardemokrasi.com – 1 Miliar Mengalir, Isu Intervensi Membakar Pekat. Polemik mencuat setelah sebuah unggahan di Facebook menyoroti dugaan intervensi dalam program revitalisasi sekolah di wilayah Pekat, Kabupaten Dompu.
Melalui akun Facebook Alif Ba Ta Saja melempar, sebuah unggahan bernada tegas mempertanyakan dugaan keterlibatan oknum Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Dompu dalam pelaksanaan revitalisasi di SDN 26 Pekat dan SMP 05 Pekat.
Unggahan itu menyebut dugaan intervensi mulai dari pengadaan material pabrikasi hingga penyediaan tenaga tukang untuk pekerjaan atap. Padahal, pola swakelola melalui panitia pembangunan di sekolah semestinya membuka ruang bagi masyarakat lokal untuk terlibat dan diberdayakan dalam pekerjaan pembangunan.
Unggahan tersebut juga menyentil mental kepala sekolah penerima anggaran sekitar Rp1 miliar.
Bahkan, pihak yang mengunggah meminta dugaan keterlibatan oknum dinas dibuktikan dengan data dan fakta, bukan sekadar pernyataan di media sosial.
Kepala SDN 2 Pekat, Firman, S.Pd., membantah keras tudingan tersebut. Ia memastikan tidak ada intervensi dari Dinas Dikpora dalam pembangunan sekolah yang dipimpinnya.
“Informasi itu tidak benar. Tidak ada intervensi sama sekali dari Dinas Dikpora Kabupaten Dompu.
Kami belanja sendiri materialnya dan ada panitia kegiatan yang dibentuk melalui musyawarah dan mufakat bersama warga Desa Sori Nomo, Kecamatan Pekat,” kata Firman, Senin, 31 Agustus 2026.
Menurut Firman, pelaksanaan pembangunan dilakukan sesuai mekanisme. Ia juga membantah adanya permintaan fee dari pihak dinas dalam penggunaan anggaran tersebut.
“Nda mungkin ada orang dinas berani intervensi dan minta-minta fee di anggaran ini. Kami jalankan sesuai mekanisme,” ujarnya.
Namun, hingga sekitar delapan jam setelah dikonfirmasi, Kepala SMP 5 Tambora, Kecamatan Pekat, belum memberikan jawaban atas pertanyaan wartawan mengenai dugaan intervensi dalam pelaksanaan revitalisasi.
Terpisah, Sekretaris Dinas Dikpora Dompu, Iksan, juga membantah adanya intervensi. Ia mengatakan urusan pembangunan berada pada kepala sekolah dan panitia yang telah dibentuk.
“Tidak ada intervensi. Semua urusan kepsek dan panitia pembangunan. Kami tidak tahu soal intervensi,” kata Iksan singkat.
Dengan demikian, dugaan intervensi tersebut hingga kini masih berupa tudingan yang dibantah pihak sekolah dan Dinas Dikpora. Kepastian mengenai ada atau tidaknya intervensi memerlukan data, dokumen, serta bukti keterlibatan yang dapat diverifikasi.
Komentar