Mataram, Radardemokrasi.com -Bappeda Bima memperkuat koordinasi penanggulangan kemiskinan melalui keikutsertaan dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2026. Mewakili Kepala Bappeda Kota Bima, Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (P2EPD), Ahmad Suryansyah, SE., M.AP., mendampingi Wakil Wali Kota Bima, Fery Sofyan, SH., dalam kegiatan yang berlangsung di Lombok Astoria Hotel, Mataram, Kamis (5/11/2026).
Rapat koordinasi tersebut mengusung tema “Bersinergi, Beraksi, Berdampak dan Berkelanjutan”. Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE., M.IP., membuka kegiatan yang mempertemukan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota tersebut.
Forum ini menjadi ruang untuk menyatukan langkah dalam merumuskan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Pemerintah daerah didorong tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan membangun koordinasi agar program yang disusun lebih terarah dan tepat sasaran.
Wakil Wali Kota Bima, Fery Sofyan, hadir dalam kapasitasnya sebagai Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Bima. Kehadiran tersebut menjadi bagian dari keterlibatan pemerintah kota dalam membahas persoalan kemiskinan yang masih menjadi pekerjaan rumah di daerah.
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur NTB memaparkan perkembangan angka kemiskinan di wilayah NTB. Berdasarkan data yang disampaikan, persentase penduduk miskin pada Oktober tercatat sebesar 11,17 persen.
Angka tersebut mengalami penurunan 0,21 persen dibandingkan September yang berada pada posisi 11,38 persen.
Penurunan ini menjadi salah satu indikator perkembangan upaya pemerintah dalam menekan angka kemiskinan. Namun, capaian tersebut tetap membutuhkan penguatan kebijakan dan program yang mampu menjangkau masyarakat secara tepat.
Persoalannya bukan hanya menurunkan angka statistik. Pemerintah juga dituntut memastikan masyarakat memperoleh akses terhadap kesempatan ekonomi, pelayanan dasar, serta program pemberdayaan yang berkelanjutan.
Melalui rakor tersebut, pemerintah provinsi berharap koordinasi dengan kabupaten dan kota semakin kuat. Setiap daerah perlu menyusun langkah berdasarkan kondisi dan kebutuhan masyarakat masing-masing.
Bagi Kota Bima, keterlibatan dalam forum ini menjadi kesempatan memperkuat peran TKPK dalam mengawal program penanggulangan kemiskinan. Sinergi lintas pemerintahan diharapkan tidak berhenti pada rapat koordinasi, tetapi berlanjut menjadi kebijakan nyata yang memberikan dampak bagi masyarakat.
Komentar